SEMARANG, Joglo Jateng – DPRD Jawa Tengah mendukung pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya menggerakkan perekonomian hingga tingkat desa. Program tersebut dinilai selaras dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena mampu memperkuat perputaran ekonomi masyarakat melalui koperasi dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Anggota Komisi C DPRD Jawa Tengah, Dwi Yasmanto mengatakan, kedua program itu dirancang agar perputaran uang tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga menghidupkan aktivitas ekonomi masyarakat di desa.
“Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan, tetapi masih banyak yang belum beroperasi. Harapannya, program ini bersama MBG bisa menggerakkan perekonomian masyarakat hingga tingkat desa,” ujarnya usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Kepemudaan bersama Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Tengah di Semarang, Kamis (9/7/2026).
Meski demikian, Dwi menilai masih banyak KDKMP yang belum beroperasi secara optimal. Selain itu, penentuan lokasi sejumlah koperasi juga menjadi sorotan setelah muncul kritik di media sosial karena dinilai kurang strategis.
Menurutnya, DPRD mempertanyakan dasar penentuan lokasi koperasi yang dibangun di sejumlah titik yang dianggap tidak mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kalau yang di puncak gunung kemudian di lokasi-lokasi yang sekiranya tidak pas, itu kita juga belum tahu studi kelayakan bisnisnya seperti apa kok sampai menemukan lokus yang seperti itu. Itu menjadi kritik juga dan perlu dievaluasi,” katanya.
Ia mencontohkan, keberadaan KDKMP yang saling berhadapan di dua desa berbeda masih dapat dipahami karena dipisahkan oleh batas administrasi. Namun, koperasi yang berdiri di kawasan terpencil atau minim aktivitas ekonomi masyarakat perlu dikaji ulang agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat.
Dwi berharap evaluasi dilakukan sejak dini sehingga KDKMP dapat beroperasi secara optimal dan menjalankan fungsinya sebagai penggerak ekonomi desa.
“Jangan sampai koperasi sudah dibangun, tetapi tidak dimanfaatkan masyarakat karena lokasinya tidak mendukung. Evaluasi harus dilakukan agar tujuan program benar-benar tercapai,” ujarnya.
Menurutnya, dengan penempatan lokasi yang tepat serta operasional yang berjalan optimal, KDKMP dapat mendukung keberhasilan Program MBG sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. (hfh/iza/rds)
