Pemkab Pemalang Luncurkan Sapa Ikhlas, Perkuat Digitalisasi Data Pertanian

GUNTING BALON: Bupati Pemalang Anom Widiyantoro saat prosesi gunting balon pertanda peluncuran program Sapa Ikhlas di halaman Pendopo Kabupaten Pemalang, Sabtu (11/7/2026). (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten Pemalang resmi meluncurkan Sistem Analitik Data Pangan atau Satu Data Pangan (Sapa) Ikhlas untuk Pemalang Bercahaya. Program ini diluncurkan sebagai langkah memperkuat digitalisasi data pertanian.

Peluncuran dilakukan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro bersama Wakil Bupati Nurkholes dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Acara tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Pemalang, Sabtu (11/7/2026).

Peluncuran ditandai dengan pengguntingan balon dan penekanan tombol pada layar videotron sebagai simbol dimulainya implementasi sistem digital tersebut.

Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro mengatakan, Sapa Ikhlas diharapkan mampu menghasilkan data pertanian yang akurat. Selain itu, data tersebut juga dapat diakses secara real time sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan sektor pertanian.

“Tujuan launching Sapa Ikhlas adalah untuk mengakurasi data, terutama data pertanian secara digitalisasi sehingga kita memiliki data yang real time,” ujarnya, Sabtu (11/7/2026).

Ia menambahkan, ke depannya program ini akan terus diintegrasikan dengan program pemerintah daerah lainnya. “Sapa Ikhlas akan kita kembangkan tidak hanya di bidang pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari pengembangan Smart Village di Kabupaten Pemalang,” imbuhnya.

Menurut Anom, Kabupaten Pemalang saat ini masih mencatat surplus produksi padi lebih dari 50 ribu ton. Capaian tersebut diyakini masih dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan data yang akurat, serta penggunaan benih dan pupuk berkualitas.

Tak hanya itu, dukungan sarana irigasi dan pompanisasi juga terus disiapkan pemerintah untuk menghadapi musim kemarau.

Ia menjelaskan, digitalisasi data pertanian menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan desa berbasis teknologi. Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan mampu mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan. (fan/ree/rds)