PURBALINGGA, Joglo Jateng – Sembilan partai politik (parpol) di Kabupaten Purbalingga, menerima bantuan keuangan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) wilayah tersebut. Bantuan ini rutin diberikan kepada parpol yang memperoleh kursi legislatif di DPRD Purbalingga pada Pemilu 2019.
Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Gatot Budi Raharjo menjelaskan, bantuan keuangan dari pemkab setempat ini untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan kesadaran berpolitik masyarakat. Dengan melalui pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat yang dilaksanakan parpol. Selain itu juga dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat parpol.
Ia menyebutkan besaran pagu anggaran bantuan keuangan untuk parpol pada 2021 mencapai Rp 1.240.610.000. Sedangkan besaran bantuan setiap parpol berbeda-beda karena tergantung pada jumlah pemilih pada Pemilu 2019.
Dalam hal ini, Partai Nasional Demokrat (NasDem) menerima Rp 48.6161.000, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp 57.723.000. Kemudian Partai Demokrat Rp 76.717.000 dan Partai Amanat Nasional (PAN) Rp 82.801.000.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp 88.704.000, Partai Golongan Karya (Golkar) Rp 180.634.000. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp 188.478.000. Lalu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rp 224.319.000 dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Rp 292.618.000.
Kendati demikian, Gatot mengatakan, pihaknya belum mentransfer bantuan keuangan untuk Partai Golkar karena belum memenuhi persyaratan administrasi. “Harapan kami, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) II Partai Golkar Kabupaten Purbalingga segera memenuhi persyaratan agar dapat mencairkan bantuan sebelum tahun anggaran 2021 berakhir,” ungkapnya.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Purbalingga Agus Winarno mengatakan, suksesnya parpol menurut pengamat ada tiga factor. Yakni logistik, narasi programnya, dan ketokohannya.
Oleh karena itu, Pemkab Purbalingga memberikan bantuan keuangan kepada parpol untuk memperkuat salah satu aspek atau faktor tersebut. “Basisnya adalah jumlah suara yang diperoleh. Makin besar suaranya, makin besar jumlahnya (jumlah bantuan keuangan yang diterima, red.),” ujarnya.
Kendati merupakan bantuan, dia mengatakan bahwa penggunaannya tidak bisa sembarangan. Karena 60 persen di antaranya untuk pendidikan politik dan selebihnya dapat untuk operasional kepartaian. Agus juga meminta penggunaan bantuan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. (ara/fat)
