PATI, Joglo Jateng – Kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani di Kabupaten Pati selama awal musim tanam hanya 75 persen. Jumlah tersebut masih dikeluhkan oleh sebagian petani di wilayah tersebut.
Anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati Muh Sukarno mengaku kerap mendapat aspriasi dari masyarakat terkait kelangkaan pupuk waktu awal tanam. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati seharusnya mengambil langkah dalam mengatasi persoalan pupuk.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, ketersedian pupuk menjelang MT 2 hanya mememuhi 75 persen kebutuhan. “Dari pusat memang subsidinya di kurangi, yang dirugikan jelas para petani. Seharusnya pemkab mengajukan sesuai jumlah kebutuhan petani,” ujarnya, Kamis (17/2).
Selain itu, Pihaknya juga mendorong para petani agar tidak ketergantungan pada pupuk subsidi. Namun, seharusnya pemkab bisa memberikan pembinaan dalam upaya peralihan ke pupuk organik itu sendiri.
“Saya kira tidak mudah proses pergantian pupuk pabrik berganti organik. Maka pemkab harus memberikan dukungan kepada kelompok yang sudah berupaya tidak ketergantungan pupuk non organik. Seperti memberikan suntikan anggaran dan pembinaan lebih lanjut,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pati Nikentri Meiningrum menuturkan, persoalan pupuk ini dikarenakan alokasi yang tidak sesuai kebutuhan. Dirinya membenarkan bahwa di Pati hanya mendapat alokasi pupuk subsidi sejumlah 75 persen.
“Subsidi itu berkaitan dengan persoalan anggaran. Jadinya petani dituntut untuk membeli pupuk yang non subsidi,” jelasnya.
Dirinya mengharapkan agar para petani tidak ketergantungan pada pupuk buatan pabrik. Dan bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekitar untuk membuat pupuk organik sendiri. (cr7/fat)
