Pati  

Petambak Rugi, Pemerintah Harus Sadar Bencana

KONDISI: Tampak salah satu petani tambak di Desa Selempung sedang beraktivitas di tambak miliknya, Kamis (26/5). (LUTHFI MAJID / JOGLO JATENG)

PATI, Joglo Jateng – Para petani tambak di kawasan pesisir utara Kabupaten Pati mengalami kerugian akibat diterjang banjir rob, beberapa hari lalu. Kerugian yang alami petambak ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Oleh sebab itu, pemerintah diminta untuk bisa lebih sadar bencana.

Salah satu petani tambak asal Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti, Wawan mengatakan, seluruh tambak di kawasan pesisir utara alami kerugian. Kerusakan paling parah terjadi di daerah pinggir pantai, mulai dari Tayu, Puncel, Banyutowo, hingga Kembang Dukuhseti.

“Terutama yang berada di pinggir laut. Kalau kerugian petani sendiri cukup besar, bisa mencapai sampai ratusan juta. Sedangkan untuk petani kecil mulai 5 juta, 10 juta, hingga 20 juta. Terlebih mereka tidak bisa melanjutkan lagi karena kehabisan modal,” jelasnya, Kamis (26/5).

Pihaknya mengungkapkan, secara keseluruhan tambak di pesisir utara Pati mencapai ratusan hektare. Selain itu, mayoritas petani berhutang untuk bisa membeli pakan. Sehingga, permasalahan menjadi semakin bertambah.

“Masalahnya itu di pakan. Karena sudah pada hutang, jadi tidak bisa memutar uang lagi.  Kecuali kalau ada bantuan. Harapannya tentu para petani tambak mendapat bantuan, paling tidak ada keringanan ganti pakan,” katanya.

Di sisi lain, praktisi penanggulangan bencana, Husaini mengatakan, pemerintah harus mulai sadar terkait ancaman bencana yang tidak biasa terjadi. Sehingga dapat mengambil langkah antisipasi bencana di kemudian hari.

“Selama ini, yang dipahami hanya banjir, angin puting beliung, kekeringan. Isu tentang rob sekarang ini juga harus menjadi kesadaran bagi pemerintah, bahwa rob ini bagian dari bencana. Oleh karena itu, bagaimana meresponnya sama seperti kejadian bencana yang lain,” tegasnya.

Dirinya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pati agar mengambil langkah untuk mengantisipasi bencana. Ia mencontoh seperti pelestarian mangrove yang ada kawasan pesisir. “Harus ada langkah antisipasi dari pemerintah. Misalkan menyelamatkan pesisir dari kehancuran, seperti halnya penanaman mangrove,” paparnya.

Husaini melanjutkan, jika bicara tentang bencana, terdapat istilah respons tanggap darurat. Sampai hari ini, dirinya belum melihat respons BPBD untuk mengatasi bencana rob. Sehingga, para petani tambak yang dirugikan.

“Di banyak tempat tanggul pada jebol. Kerugian terbesarnya itu di petani tambak. Artinya, pemerintah harus menyiapkan dukungan kepada petani tambak untuk recovery. Berarti pemerintah harus punya skenario, mulai tanggap darurat hingga rehabilitasi recovery,” imbuhnya.

Dirinya menyebutkan, kerugian para petani yang berada di kawasan pesisir mencapai miliaran. Jika pemerintah tidak bertindak, petani tambak bisa semakin rugi. Seharusnya, pemerintah bisa melakukan program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai sasaran.

“Sampai hari ini pemerintah tidak menghitung itu. BPBD atau pemerintah harus melakukan asesmen di lapangan seputar kerugian petani dan petambak. Ini perlu untuk rencana perubahan ancaman bencana dan perubahan iklim. Kebijakan untuk ancaman bencana yang model baru pemerintah harus bersiap,” pungkasnya. (cr7/abd)