Hartopo Berkomitmen Cari Solusi Pemulihan Ekonomi bersama Para PKL

  • Bagikan
Plt Bupati Kudus H.M. Hartopo
SINERGI: Plt Bupati Kudus H.M. Hartopo melakukan audiensi bersama para PKL di wilayahnya, Jumat (19/2). (HUMAS / JOGLO JATENG)

KUDUS – Dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 menjadi problematika bersama, bukan hanya bagi pedagang kaki lima (PKL). Pendemi turut berdampak pada masyarakat Kabupaten Kudus, bahkan seluruh Indonesia. Oleh karenanya, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus H.M. Hartopo memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek para PKL di Peringgitan Pendopo Kudus, Jumat (19/2).

Dalam kesempatan tersebut, Terdapat sebanyak 10 perwakilan PKL. Di antaranya PKL Pasar Kliwon, Pasar Bitingan, Balai Jagong, Jl. HR. Asnawi, Taman Menara, Jl. Mangga, Jl. Wahid Hasyim, Museum Kretek, Simpang 7 Kudus, dan Jl. Sunan Kudus. Sardi, salah seorang yang mewakili suara para pedagang kali lima menyampaikan keluh kesah akibat perekonomian yang lesu.

Wali Kota Semarang

“Kami perwakilan pedagang kaki lima (PKL) di Kudus berharap bantuan dari Pemerintah Daerah berupa stimulus untuk modal usaha, mengingat kami semua terdampak pandemi yang mengakibatkan modal kami menipis. Harapan kami setelah mendapatkan stimulus untuk modal usaha, kami dapat beroperasional kembali,” ungkapnya.

Hartopo pun menyampaikan bantuan dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat telah berjalan selama ini. Namun, pihaknya menyampaikan kendala yang terjadi dalam bantuan dari Pemerintah Daerah.

“Sebisa mungkin kami berikan bantuan kepada seluruh UMKM di Kudus, bukan hanya PKL saja, tentunya melalui prosedur yang berlaku. Namun kembali lagi, kita dihadapkan pada terbatasnya anggaran yang kami miliki, jadi hanya yang benar-benar membutuhkanlah yang kami prioritaskan,” jelasnya didampingi Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten II Sekda Kudus dan Kepala Dinas Perdagangan Kudus.

Menurut Hartopo, sebenarnya ada banyak bantuan. Akan tetapi, anggaran yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) tidak bisa diberikan karena dialihkan peruntukannya khusus bagi buruh rokok atau mantan buruh rokok.

“Itu sudah menjadi peraturan Menteri Keuangan, dan kita tidak mungkin melanggar peraturan itu,” ungkapnya.

Orang nomor satu di Kota Kretek itu juga menjelaskan, Anggaran Daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCHT) yang semula akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur pun ditarik semua oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga:  Plt Bupati Kudus Dr. Hartopo Resmikan "Manuto Ya Mas"

“Anggaran kita saat ini terkena refocusing dari Pusat, Bahkan untuk pembelian pompa penyedot banjir saja tidak bisa karena keuangan daerah minus untuk penanggulangan Covid dalam bentuk bansos untuk pekerja rokok maupun mantan pekerja rokok. Untuk pembangunan infrastruktur saja kami menunggu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Gubernur (Bangub),” paparnya.

Dalam masa pandemi ini, lanjutnya, para PKL diberikan kebebasan untuk tetap mencari rejeki, Bahkan pemberian toleransi waktu pun pihaknya berikan asalkan setiap aktivitas selalu patuh terhadap protokol kesehatan.

“Mengenai aturan PPKM saat ini, dan menilik aturan Gubernur beberapa waktu lalu tentang dua hari di rumah saja, Kami sedikit pun tidak memaksa untuk di rumah saja. Seruan kami hanya berupa imbauan, bukan mewajibkan. Buktinya kami masih bebaskan aktivitas masyarakat, baik itu berdagang maupun lainya. Namun kami selalu awasi mengenai penerapan prokes,” imbuhnya.

Hartopo pun merasa prihatin terhadap pandemi yang berdampak pada perekonomian ini. Oleh karena itu, pihaknya selalu memberikan kelonggaran pada setiap aktivitas masyarakat.

“Saya ikut merasa prihatin akibat pandemi ini yang berdampak secara ekonomi bagi masyarakat, oleh karena itu saya selalu memberikan kelonggaran waktu untuk aktivitas masyarakat dengan harapan dapat terjadi pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

Sementara itu, Dwi Agung Hartanto, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekda Kudus menambahkan, nantinya akan ada surat edaran dari Bupati terkait pengesahan Perbup yang mengatur PKL.

“Bukan untuk membatasi aktivitasnya, namun untuk legalitas serta pengaturan jam operasional saja. Diharapkan dengan adanya legalitas dapat melindungi para PKL dari segi waktu tempat, maupun keamananya,” tandasnya. (hms/abu)

Pemalang
  • Bagikan