KUDUS, Joglo Jateng – Dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di level 3, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kembali melonggarkan kebijakan yang diterapkan. Saat ini, pekerja seni dan orkes melayu diperbolehkan untuk mengambil tawaran untuk pentas kembali.
Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, sebelumnya pihaknya memberikan angin segar bagi restoran dan para pedagang kaki lima (PKL) untuk melayani makan di tempat. Selain itu, juga membuka kembali swalaya dan mal non bahan pokok beroperasi dengan pembatasan. Serta menghidupkan LPJU kembali dan melonggarkan penyekatan jalan.
“Kami berikan lagi kelonggaran di level 3 ini, yakni hajatan yang boleh dilaksanakan dengan maksimal tamu yang hadir 20 orang. Untuk pekerja seni tidak ada aturan, monggo tidak masalah. Asalkan protokol kesehatan (Prokes) dijalankan secara ketat,” ucapnya.
Pihaknya melanjutkan, izin melaksanakan kegiatan atau pentas seni disarankan hanya dilakukan indoor atau dalam ruangan. Untuk outdoor atau luar ruangan dirasa belum diizinkan.
“Kalau yang di luar ruangan saya rasa jangan dilakukan dulu, karena bakal menimbulkan kerumunan. Jika orkes tunggal biasanya kan hanya dua sampai tiga orang tidak masalah. Terpenting prokesnya, masker dipakai terus, yang nyanyi bisa pakai face shield,” tuturnya.
Hartopo mengharapkan, para pelaku seni di Kudus bisa berkomitmen agar tetap menerapkan prokes selama job berlangsung. Serta bersinergi, sekaligus saling berkoordinasi dengan desa maupun TNI dan Polri sebelum pentas diselenggarakan.
“Dengan begitu, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Prokesnya juga bisa diterapkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI) Kudus Sony Sumarsono menyampaikan, para pelaku seni sudah vakum selama hampir dua tahun ini. Pihaknya pun menyambut dengan baik kelonggaran yang diberikan kepada pekerja seni.
“Selama PPKM darurat dan level 4 kemarin, kami mengimbau orkes melayu di bawah nauangan untuk tidak menerima job atau menolaknya. Untuk syarat prokes ketat, kami siap menjalankannya. Semua anggota akan ditekankan untuk melakukan itu semua, sehingga taka da pihak yang dirugikan. Kami juga selalu berkoordinasi baik dengan desa dan TNI Polri,” jelasnya. (sam/fat)
