SEMARANG, Joglo Jateng – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah (Jateng) mendorong dan mendesak pemerintah untuk upayakan kesejahteraan kebutuhan guru agar berangsur baik. Sebab, masih banyak guru yang kesejahteraannya di bawah standar. Teruma guru-guru honorer.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua PGRI Jateng, Muhdi usai memimpin upacara memperingati Hari Guru Nasional (HGN) di Kampus 4 Upgris Semarang, Kamis (25/11). Ia mengatakan, PGRI Jateng masih melakukan upaya kesejahteraan guru untuk menuju pendidikan yang lebih baik dan unggul.
Muhdi menekankan pentingnya pendidikan dalam menyadarkan masyarakat untuk membuat generasi yang lebih baik. Meskipun demikian, ia menyebut peringatan HGN tidak semata-semata untuk membahas tentang kesejahteraan saja, melainkan untuk berfokus ke kualitas guru demi mewujudkan keunggulan di dunia pendidikan Indonesia khususnya Jateng.
“Peringatan ini lebih ke fokus bangkit guruku Indonesia maju. Artinya, PGRI sangat menyadari bonus demografi yang menyaratkan generasinya harus unggul hanya dicapai melalui pendidikan,” kata Muhdi.
Ia mengungkapkan, saat ini pendidikan sedang mengalami keterpurukan karena dilanda pandemi Covid-19. Sehingga, pihaknya memberikan motivasi untuk guru agar terus bangkit.
“Sekarang pandemi, pasti pendidikan sangat terganggu hingga terpuruk. Maka, PGRI terus menggelorakan untuk guru bisa bangkit. Adanya guru bangkit, pendidikan akan unggul dan maju membuat Indonesia bisa maju,” tuturnya.
Saat ditanya terkait kesejahteraan guru, ia menanggapi kesejahteraan guru bisa melalui dua aspek, seperti status dan penghasilan layak. “PGRI terus berjuang agar guru-guru diberikan status yang pasti sebagai guru tetap, tidak seperti sekarang,” ujarnya.
Selain itu, Muhdi menyebut, ada sekitar 1 juta guru honorer yang belum memiliki upah tidak layak meski statusnya jelas. Ia menilai bahwa upah sangat penting dalam kesejahteraan guru.
“Bukan status yang tidak jelas tetapi upah yang tidak layak yang diberikan seadanya. Misalnya guru diberi honor sekitar 300 hingga 500 ribu, dan ada juga di Semarang yang memberikan upah minimum di Kota Semarang. Inilah yang cukup bagus, seandainya pemerintah memberikan status yang pasti dan upah minimal atau standar. Nantinya, pendidikan kita akan lebih maju,” paparnya. (dik/gih)
