PEMALANG, Joglo Jateng – Badan Pusat Statistik (BPS) Pemalang mencatat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pemalang turun di 2021. Dari TPT than 2020 yang mencapai 7,64 persen, kini turun 0,93, menjadi 6,71 persen. Hal tersebut lantaran masyarakat telah beradaptasi dengan pandemi. Serta naiknya tingkat investasi di Pemalang sangat berpengaruh pada banyaknya lapangan kerja baru.
Kepala BPS Pemalang Mimik Nurjanti melalui Fungsional Pranata Komputer, Junaedi mengatakan, data tersebut dihimpun selama satu tahun. Di mana faktor terbesar terjadinya penurunan tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat telah bisa menyesuaikan diri dengan pandemi Covid-19.
“Pada awal pandemi semua terdampak. Dan banyak dari para pekerja terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), jadi angka TPT naik. Dan saat ini mereka sudah paham dengan pandemi. Bahkan banyak usaha dan pekerjaan baru bermunculan yang membuat angka TPT turun,” ujarnya di kantor BPS Pemalang, Rabu (9/3).
Ia menjelaskan, banyaknya jenis pekerjaan baru saat pandemi ini, cukup membuat pihaknya kesulitan dalam melakukan pendataan. Sebab meskipun berada di rumah, mereka dapat tetap menghasilkan uang. Hal itu karena adanya teknologi digital dengan kemudahannya menjadikan semua orang bisa berpenghasilan.
Meski begitu, ia menambahkan, penurunan angka TPT ini tidak sejalan dengan angka kemiskinan yang masih meningkat. Ia menuturkan, hal tersebut akibat dari survei yang dilakukan tidak menanyakan jumlah pendapatan para pekerja, namun jumlah konsumsi tiap rumah tangga yang menurun semenjak pandemi.
“Kami disini hanya menanyakan jumlah konsumsi mereka. Yang rata-rata menurun drastis sejak pandemi. Yang pada umumnya, ketika tingkat konsumsi menurun disebabkan adanya penurunan pemasukan,” tuturnya.
Lebih lanjut, dalam data statistik angka kemiskinan di Pemalang. Yaitu mencapai 16,56 persen pada 2021. Jumlah tersebut naik 0,54 persen dibandingkan tahun 2020 dengan prosentase 16,02 persen. Ia mengatakan, tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah kabupaten (Pemkab). Agar dapat mengentaskan permasalahan yang ada.
“Harus ada penelitian khusus untuk pemkab, dalam penanganan pengentasan kemiskinan. Karena data di BPS hanya dihitung dari hasil jumlah konsumsi masyarakat yang menurun. Hal itu yang menjadikan angka kemiskinan itu naik,” paparnya. (fan/all)
