Batang  

Beri PMN 2,25 Triliun untuk Program Rumah Subsidi

KOMPAK: Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat melakukan kunjungan di KIT Batang, Jumat (11/3). (HUMAS/JOGLO JATENG)

BATANG, Joglo Jateng – Pemerintah memberikan modal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk PT. Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp977 miliar dan PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp2,25 Triliun.

Pemberian PMN tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial.

Selamat Idulfitri 2024

“PT. SMF di tahun 2021 mendapat PMN sebesar Rp2,25 triliun. Dengan itu, bisa mendukung pembiayaan 157.500 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP),” Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai menghadiri penandatanganan Letter Of Commitment PMN di Kawasan Industri Terpadu, Batang, Jumat (11/3).

Baca juga:  Wisatawan Melonjak, PAD Batang Ditargetkan Capai Rp 3,7 Miliar

Ia menambahkan, berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Dana untuk SMF tersebut untuk mendukung pemerintah dalam rangka meningkatkan peran perusahaan sebagai fasilitas likuiditas.

“Kabupaten Batang mendapatkan kuota rumah bersubsidi berjumlah 495 penerima. Saya tadi bertemu langsung kepada penerima kredit pembelian rumah bersubdi. Yaitu, masyarakat-masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Sehingga membutuhkan rumah yang terjangkau. Subsidi yang diberikan, bisa uang muka atau pemberian pinjaman selama 15 tahun,” jelasnya.

Program ini, lanjutnya, dilakukan oleh PT. SMF dan PT. BTN yang melakukan pembiayaan untuk pembelian rumah. Agar masyarakat mudah mendapatkannya. Prosesnya mudah dan cepat.

Baca juga:  Perbaikan Jalur Pantura Batang Capai 80 Persen

“Tujuan penambahan PMN kepada SMF bisa menunjang program pemerintah dibidang perumahan. Serta memenuhi kebutuhan MBR akan tempat tinggal yang layak dan terjangkau. Serta membantu mengatasi permasalahan maturity mismatch dari bank penyalur KPR,” terangnya.

Selain itu, ia menjelaskan, bahwa ini juga untuk meningkatkan pembiayaan perumahan. Serta mendorong bergeraknya sektor riil. Dengan begitu, akan membuka lapangan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Sehingga memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi. (hms/all)