PEMALANG, Joglo Jateng – Bupati Pemalang menekankan semua perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, melakukan akselerasi dalam mengimplementasikan Government Public Relations (GPR). Hal itu disampaikan Bupati Pemalang dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Sebab hal itu diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015. Jika konsisten dalam menerapkan Inpres tersebut, maka respon terhadap aspirasi dan persoalan masyarakat lebih cepat tertangani.
Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo saat membuka Rapat Koordinasi Kehumasan Pemerintah Kabupaten Pemalang, mengatakan, bahwa saat ini sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) belum mengoptimalkan penggunaan media digital atau online, sebagai sarana komunikasi publik ke masyarakat. Hal itu membuat sebagian besar masyarakat, mencari informasi yang kurang valid dan tidak terverifikasi langsung oleh yang berwenang.
“Saya mencermati, sebagian besar OPD di lingkungan Pemkab Pemalang, belum memanfaatkan media komunikasi secara optimal. Website dan media sosial, belum dioptimalisasi sebagai wahana media komunikasi publik kepada masyarakat,” jelasnya di salah satu Hotel di Surakarta, Sabtu (26/3).
Ia menambahkan, dari Inpres Nomor 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik ini. Menurutnya, dapat mendorong pemkab secara optimal, serta menyerap berbagai aspirasi publik. Selain itu, dapat mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
Lebih lanjut, salah satu langkah dalam pelaksanaan strategi GPR adalah pengemasan materi kehumasan, disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Agar pelaksanaan GPR berjalan dengan optimal, maka perlu dilakukan perbaikan secara komprehensif terhadap tata kelola komunikasi pemerintah.
”Dengan perbaikan di semua lini tata kelola kehumasan pemerintah. Saya yakin secara bertahap akan semakin baik dan berkualitas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Yanuarius Nitbani menyampaikan, kedepan paradigma baru komunikasi pemerintah akan mengedepankan inovasi kreatif, responsif, kekinian, dan adaptif terhadap perkembangan era digital. Hal itu merupakan jawaban terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Serta membangun kepercayaan publik terkait dengan kinerja lembaga pemerintah.
Ia melanjutkan, untuk membangun kepercayaan publik terkait kinerja lembaga pemerintah, seluruh pegawai di OPD harus dapat berperan sebagai humas bagi OPD-nya. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma komunikasi pemerintah. Di mana penyampaian komunikasi pemerintah yang tunggal dan terjadwal, dalam gaya komunikasi tradisional. Kini telah berubah menjadi majemuk dan anytime. Dengan media, yang tidak hanya media masa mainstream. Namun berkembang menjadi media cyber dan media sosial seperti youtube, blogs, instragram, twitter dan lainnya.
“Jadi agar komunikasi publik bisa optimal, efektif dan efisien. Itu perlu dibangun jejaring komunikasi yang sistematis, terstruktur dan masif. Untuk itulah, Rapat Koordinasi Badan Kehumasan Pemerintah Kabupaten Pemalang ini digelar. Dengan tujuan, terbangunnya persepsi yang sama diantara jajaran Pemkab Pemalang, terhadap fungsi komunikasi publik. Dan yang kedua, meningkatkan pelayanan informasi publik Pemkab Pemalang. Serta meningkatkan kinerja Pemkab Pemalang di Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,” papar Yanuar.
Adapun dalam Rapat Koordinasi Bakohumas Pemkab Pemalang, menghadirkan narasumber Dicky Adi Nurwanto dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan materi ‘Government Public Relation Pemerintah Provinsi Jawa Tengah’. Serta Nur Imroatus, peneliti dari Indonesian Indikator dengan materi ‘Pemetaan Pemberitaan Media Mengenai Kabupaten Pemalang Tahun 2020,2021 dan 2022’. (fan/all)
