SLEMAN, Joglo Jogja – Program Keluarga Harapan (PKH) kerap menjadi sorotan masyarakat, apalagi jika melihat tepat atau tidaknya sasaran program tersebut. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggunakan hulu sebagai landasan program tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman, Eko Widakdo membenarkan hal tersebut. Menurutnya, validitas data bisa lebih terjamin jika diberikan oleh tetangga atau pemerintahan tingkat dusun.
“Yang tahu miskin atau tidaknya itu bukan kami, tapi tetangga sekitar. Paling tidak melalui perangkat bawah bisa mengetahui. Makannya disitu ada musyawarah dusun,” ungkapnya, baru-baru ini.
Lebih jauh, menurutnya perubahan penerima PKH bisa dilakukan kapan saja, bahkan setiap bulan. Karena menurutnya, PKH itu merupakan program berbasis komponen. Sehingga kalau komponennya habis, maka program tersebut bisa di putus.
Oleh sebab itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus di update setiap bulannya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi perekonomian masyarakat bisa saja berubah kapan saja.
“Kita tidak berani mengganti atau melepas tatkala belum ada hasil musyawarah dusun atau Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM). Kalau di coret ternyata belum mampu, nanti bakal jadi masalah,” lanjutnya.
Ia mengakui bahwa jumlah angka kemiskinan sempat meningkat akibat adanya pandemi Covid-19. Jumlah yang semula di angka 8,2 persen justru meningkat menjadi 8,4 persen.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadikan angka kemiskinan semakin meningkat. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK).
“Target di tahun ini, angka kemiskinan akan di angka tujuh persen,” pungkasnya. (fif/bid)
