Disdukcapil Tolak Nama Satu Suku Kata

PELAYANAN: Petugas Dinas Kependudukan dan catatan sipil sedang melakukan perekaman KIA, beberapa waktu lalu. (AFIFUDIN/JOGLO JOGJA)

KOTA, Joglo Jogja – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta sudah tidak akan menerima pengajuan nama anak di bawah dua suku kata. Hal tersebut dilakukan menyusul adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 tahun 2022, yang mulai diterapkan sejak 21 April 2022 lalu.

Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Disdukcapil Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo membenarkan hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengikuti sesuai aturan Permendagri tersebut.

““Kita mengikuti ketentuan dari pusat. Kalau Kemendagri sudah mengatur nama harus dua suku kata, kita mengikuti ketentuan itu. Ketentuannya baru diatur tahun ini, ya, dan berlaku di sini juga,” katanya, Senin (24/5).

Baca juga:  Jogja Kembali Bersaing Raih Nirwasita Tantra, Paparkan Upaya Atasi Persampahan, Air, dan RTHP

Lebih jauh, dalam kebijakan tentang penulisan nama di Dokumen Kependudukan itu, diatur minimal dua suku kata dan maksimal 60 huruf (termasuk spasi) yang bisa diajukan. Selain itu, Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan di Dokumen Kependudukan.

Menurutnya, saat ini ia jarang menemui orang tua yang memberikan nama kepada anaknya dengan menggunakan satu suku kata saja. Karena tren nama anak seperti itu sudah cenderung lewat dan tak populer lagi.

“Ya, di kota memang sudah sangat jarang yang mengajukan nama kurang dari dua kata. Sekarang yang banyak malah yang di atas 60 huruf, cukup banyak,” lanjutnya.

Baca juga:  KPU Kota Yogyakarta Lantik 205 Petugas Pemilu, Petugas Pantarlih Segera Dibentuk

Ia melanjutkan, jika dilihat dari trennya, sekarang nama-nama milenial memang panjang-panjang. Kendati demikian, adanya peraturan tersebut tentunya bisa dijadikan perhatian dan bahan pertimbangan bagi orang tua untuk menamai anaknya.

Menurutnya, aturan tersebut memberikan kemudahan bagi Disdukcapil untuk menyesuaikan sistem administrasi kependudukan. Karena sebelum adanya aturan tersebut, pihaknya tak punya kekuatan menolak seluruh nama yang diajukan.

“Kalau hanya satu kata itu menyulitkan di sistem, karena di sana kan diatur minimal dua kata. Sekarang, mau tidak mau harus diikuti. Kalau dulu kita ngga bisa menolaknya, nama yang diajukan harus diterima,” pungkasnya. (fif/bid)