Brebes  

DPRD Jateng Dorong Ada Pembenahan Sistem PPDB

DIALOG: Anggota Komisi E DPRD Jateng DPRD Jateng saat berdiskusi dengan pihak SMAN 1 Brebes untuk mengetahui sistem penerimaan siswa baru, belum lama ini. (HUMAS / JOGLO JATENG)

BREBES, Joglo Jateng – Sistem zonasi yang diterapkan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) perlu ada penyempurnaan. Sehingga, Komisi E DPRD Jateng mendorong agar ada evaluasi PPDB. Hal itu penting supaya siswa dalam mendapatkan sekolah tidak dirugikan, pihak sekolah pun benar-benar bisa melakukan pengajaran secara baik dan benar.

Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Komisi E DPRD Jateng dengan pihak SMAN 1 Brebes, belum lama ini. Rombongan DPRD tersebut dipimpin anggota DPRD Jateng, turut serta dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI.

Selamat Idulfitri 2024

Kepala SMA 1 Brebes Syamsul Maarif menyampaikan, sistem zonasi PPDB ini sebenarnya bertujuan untuk pemerataan pendidikan. Ternyata dalam kurun waktu penyelenggaraannya masih banyak kekurangan. Kerap kali pihak sekolah jadi “korban” dari oknum-oknum yang memaksakan anak/kerabatnya bisa masuk di sekolah favorit.

“Sebenarnya kewenangan zonasi ada pada provinsi, namun pada kenyataannya masih banyak sekali para pejabat dan juga aparat yang menggunakan jabatannya untuk menekan kami selaku pihak sekolahan untuk ‘bisa menerima’ anaknya masuk di sini,” katanya.

Pada pertemuan itu tidak saja masalah PPDB yang dikemukakan. Masalah lain seputar pendanaan sekolah pun turut dikemukakan. Syamsul mengutarakan tentang nominal dana Bos dan BOP yang masih sangat jauh dari cukup untuk operasional sekolah.

“Dana itu hanya cukup untuk menggaji para GTT saja, sedangkan sekolahan butuh yang namanya renovasi pagar, renovasi toilet, dan lain-lain,” sambungnya.

Kemudian, anggota Komisi E Prajoko menyampaikan perlu evaluasi sistem PPDB. Perlu adanya porsi, yaitu porsi dari pihak sekolah, kepala sekolah dan guru, porsi zona dan juga porsi prestasi.

Anggota Komisi E lainnya, Muh Zen, menyampaikan terkait dengan hal pembiayaan sumbangan dari peran serta masyarakat (PSM) perlu ada aturannya. Terpenting adalah penggunaan dari hasil sumbangan itu yang harus terbuka dan disampaikan kepada orang tua siswa.

“Sumbangan PSM bisa untuk subsidi silang. Orang tua murid yang kurang mampu tidak perlu dibebani dengan PSM,” ungkapnya.

Sementara itu, Yohannes yang juga anggota Komisi E menyampaikan, masyarakat perlu diberi edukasi perihal kewenangan sistem zonasi pada PPDB untuk SMA/SMK. Pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah tidak memiliki wewenang untuk mengelola PPDB yang sepenuhnya menggunakan aplikasi berbasis zonasi wilayah. Untuk PPDB tingkat SMA/SMK menjadi kewenangan Pemprov Jateng.

Perlunya edukasi kepada masyarakat terkait dengan sistem PPDB secara online, lanjut Yohanes, hal itu dimaksudkan agar masyarakat paham bahwa sistem PPDB ini. Salah satunya sistem itu bukan menjadi kewenangan pihak sekolah maupun kepala sekolah. (hms-anf/gih)