PATI, Joglo Jateng – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati menyatakan bahwa masih ada evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait persoalan penyaluran bantuan sosial (Bansos). Sehingga, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum cair selama dua bulan.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinsos Pati Tri Haryumi mengatakan, terdapat sejumlah data yang terindikasi BPK. Tak hanya BPNT, tapi juga Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Dua bulan ini (Juni-Juli, red) BPNT belum cair. Sebab, ada evaluasi dari BPK. Persoalannya, ada indikasi persoalan penyaluran Bansos pada 2020 kemarin,” terangnya.
Dengan adanya indikasi tersebut, pihaknya kemudian melakukan verifikasi dan validasi (verval) data di sejumlah kecamatan. Pasalnya, Dinsos telah diminta melakukan perbaikan data keluarga penerima manfaat (KPM).
“Tinggal lima kecamatan yang belum. Tinggal Margoyoso, Sukolilo, Trangkil, Gembong, Jakenan, dan Gunungwungkal. Saya selalu hubungi mereka untuk segera melengkapi dan mengirim datanya,” jelasnya.
Berdasarkan evaluasi BPK, ada 14 item indikasi yang harus ditindaklanjuti. Di antaranya penerima ganda, NIK tak valid, PNS, dan pengusaha mendapat bantuan. Selain itu, terdapat 73.000 data yang harus diverval.
“Ini kan data pada 2020 lalu. Sedangkan data itu sudah kami verval. Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah kami cut juga. Karena ini perintah Kementerian Sosial (Kemensos), jadi kami kerjakan,” ucapnya.
Tri menuturkan bahwa jumlah penyaluran KPM berbeda. Penyaluran Bank BRI dengan jumlah penerima sejumlah 123.757 KPM. Sedangkan Kantor Pos sebanyak 127.398 KPM. (lut/abd)
