KOTA, Joglo Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Yogyakarta. Beberapa langkah terus dilakukan secara masif, antara lain dengan mengoptimalkan lahan dan menambah kelompok tani di kota tersebut.
Kepala DPP Kota Yogyakarta Suyana, melalui Sub Koordinator Kelompok Substansi Ketahanan Pangan DPP Kota Supriyanto mengatakan, meskipun ketahanan pangan di Kota Yogyakarta sendiri saat ini sudah meningkat, upaya-upaya perkembangan harus tetap dilakukan. Salah satunya dengan optimalisasi lahan pekarangan dan lainnya.
“Optimalisasi lahan pangan pekarangan melalui program kampung sayur, lorong sayur, kampung pangan lestari, harus tetap digalakkan,” katanya.
Hal itu juga untuk melatih masyarakat agar berupaya produksi pangan dari pekarangan. Meski saat ini antusiasme masyarakat sudah cukup tinggi di setiap wilayah. “Support pemerintah dengan pembinaan, dan pemberian program,” imbuhnya.
Tak hanya itu, upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kota Yogyakarta yakni dengan penambahan kelompok tani. Pada tahun ini, DPP menargetkan terbentuknya enam kelompok tani baru. Sehingga jumlah ini akan menambah 276 kelompok tani yang sudah terdaftar pada Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Dikatakan, peningkatan kelompok tani sendiri cukup bagus dan akan terus di-update. Selain itu, rencananya akan dipilah-pilah sesuai kelasnya yakni kelas pemula, lanjut madya, utama. “Kota Jogja dengan luas 32 lahan kilometer persegi, kemudian mayoritas masyarakat bukan petani ini sangat luar biasa menurut saya,” tuturnya.
Kelompok tani sebagai mitra utama DPP memang diperlukan untuk peningkatan ketahanan pangan. Optimalisasi lahan pekarangan sebagai sumber pangan akan terus dikembangkan. “Ke depan kita akan terus melakukan pembinaan. Menggalakkan penumbuhan kelompok baru dan meningkatkan kelas tadinya sudah ada,” ungkapnya.
Sebagai bentuk dari seriusnya pendampingan, tahun ini DPP akan menambah penyuluh sebanyak enam orang CPNS. Karena masyarakat dinilai butuh pendampingan, sebab mayoritas bukan petani murni.
Terlebih Supriyanto menjelaskan, untuk mengukur ketahanan pangan diperlukan tiga komponen, antara lain ketersediaan, distribusi, dan pemanfaatan. Ketersediaan energi yang ditargetkan di Yogyakarta sebesar 2.400, namun saat ini sudah di angka 2.600.
Untuk pendistribusian, DPP mempunyai sistem informasi cadangan pangan. Sehingga informasi pangan terekap dengan baik. Selain itu, DPP juga sudah menyediakan peta pangan.
“Melalui kegiatan bidang pangan dengan monitoring stok pasokan dan harga. Rutin kita lakukan dua kali dalam seminggu. Kita ada petugas yang mendata stok pasokan yang dalam pelaksanaannya menggandeng Dinas Perdagangan, lurah pasar, dan lainnya,” jelasnya. (cr5/abd)
