PURWOREJO, Joglo Jateng – Kodim 0708 Purworejo melakukan pembinaan dan sosialisasi sistem grading Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Hotel Ganesa PDAU Purworejo, Rabu (24/6/2026). Peserta kegiatan ini adalah perwakilan yayasan mitra SPPG, ahli gizi, Kepala Dapur Makan Bergizi Gratis (SPPI), serta Kepala PPG Sleman, Harsono Budi Waluyo, dengan moderator Fatkhulloh selaku Ketua I Paguyuban SPPG Purworejo.
Koordinator Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kodim 0708, Pelda A Widodo yang juga menjadi pemateri menjelaskan, kegiatan ini merupakan sosialisasi terkait sistem grading dalam menyongsong kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, ada pula sosialisasi peningkatan angka kecukupan gizi serta HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), yaitu sistem manajemen internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya keamanan pangan.
“Untuk HACCP, bagaimana cara memperolehnya, kita belum tahu. Maka hari ini kita datangkan langsung narasumber dari lembaga penyedia HACCP, yakni PT Multi Sertifikasi Indonesia,” tutur Pelda Widodo.
Mengenai sistem grading SPPG, tambahnya, hal itu mengatur besaran insentif yang diberikan dengan sistem jumlah penerima manfaat (di atas dan di bawah 2.000) dan sistem grade SPPG (grade A, B, dan C).
Ketua 1 Paguyuban Mitra SPPG Kabupaten Purworejo, Fatkhulloh atau Fafa, menginformasikan bahwa mulai Senin (13/7/2026) mendatang akan ada pembaruan performa kualitas menu MBG dan refocusing penerima manfaat.
“Refocusing yang dimaksud adalah, jika orang tua mampu dan tidak membutuhkan MBG, maka tidak akan diberi. Nantinya akan ada formulir yang diisi, mau atau tidak mau menerima MBG karena dinilai sudah mampu,” terang Fafa.
Mitra lain, Wikan Santosa, Pembina Yayasan Laksana Harapan Bangsa mitra di SPPG Botodaleman dan Ganggeng mengaku setuju dengan sistem grading. Kegiatan pembinaan SPPG juga diperlukan untuk persiapan akreditasi tersebut.
“Sistem grading ini bagus karena akan menentukan kualitas hingga spesifikasi. Grading mengharuskan setiap SPPG memiliki HACCP yang dipakai sebagai dasar pemberian insentif dan menjamin keamanan para penerima manfaat. Untuk sertifikat halal, SLHS, dan IPAL, dapur kami sudah punya, setelah ini secepatnya kami akan urus HACCP,” ujar Wikan.
Keamanan Hak Penerima MBG
Sosialisasi HACCP bagi mitra SPPG di Kabupaten Purworejo ini mendapat apresiasi dari Ketua Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMPK) Kabupaten Wonosobo, Dedi Yoga Satria. Dia datang ke Hotel Ganesa karena ingin melihat langsung manfaat HACCP dan berencana mendorong Pemkab Wonosobo untuk segera melakukan hal yang sama.
“Dengan HACCP, hak penerima manfaat yaitu berupa keamanan pangan akan terjamin. Selama ini negara telah menjamin hak mitra dengan memberikan insentif. Pertanyaannya, siapa yang menjamin hak penerima manfaat? Mereka berhak memperoleh jaminan keselamatan pangan. Penerapan HACCP ini menurut kami merupakan upaya negara melindungi warganya. Selama ini penerima manfaat kan hanya memiliki hak menerima atau hak menolak,” papar Dedi.
Dia menambahkan, dengan pembangunan sistem yang baik, hak-hak warga akan terpenuhi. Dengan regulasi pengawasan yang jelas, kata Dedi, potensi korupsi dalam program MBG ini juga akan dapat diminimalisasi. (mrn/rds)
