LRC-KJHAM Sayangkan Putusan Hakim dalam Kasus KDRT di Semarang

SUASANA: Ruang sidang pelaku KDRT di Pengadilan Negeri Semarang, Rabu (8/3/23). (FADILA INTAN QUDSTIA/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) menyayangkan keputusan hakim terkait pelaku KDRT yang membuat nyawa korbannya menghilang. Sebab, pelaku hanya dihukum delapan tahun penjara.

Kepala Operasional LRC-KJHAM, Witi Muntari menjelaskan, pelaku pembunuhan di Sendangguwa Semarang merupakan seorang suami bernama Danny Mardiyanto (23) kepada istrinya LDA (23). Menurut Witi, pelaku seharusnya dihukum minimal 15 tahun penjara.

“Dimana korban mengalami kekerasan dalam rumah tangga secara berulang, sampai kejadian terakhir menyebabkan korban meninggal dunia,” ucapnya, Rabu (8/3/23).

Baca juga:  PT Pos Indonesia Ganti Karyawan Penyortiran dengan Robot, Ratusan Orang Dikawatirkan Kena PHK

Ia mengungkapkan, tersangka Danny melakukan mencekik LDA, setelah menduga bahwa istrinya melakukan perselingkuhan pada tanggal 22 Oktober tahun lalu. Pelaku melepaskan cekikan terhadap korban setelah korban merasa lemas, dan menutupi kepala korban dengan bantal.

Setelah korban diketahui meninggal, pelaku kemudian membawa anak-anaknya ke rumah kerabat untuk dimintakan solusi. Namun dari kerabat hanya memberikan solusi untuk pergi ke orang tua pelaku. Akan tetapi, dari orang tua pelaku memberikan solusi untuk menyerahkan diri ke kantor polisi. Pelaku diproses hukum di pengadilan negeri pada tanggal 1 Maret 2023.

Baca juga:  KKN Moderasi Beragama UIN Walisongo Terjunkan 240 Mahasiswa di Kecamatan Gunungpati Semarang

“Jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutan terhadap terdakwa. Namun sangat disayangkan karena tuntutan terhadap terdakwa hanya delapan tahun,” ungkap Witi.

Ia menyebut, dari hasil autopsi terdapat beberapa luka di bagian tubuh korban. Diduga sebelumnya terjadi penganiayaan sampai korban meninggal dunia.

“Hal ini juga berdampak terhadap anak korban yang masih berusia enam tahun,” terangnya.

Berdasarkan hal tersebut, kata dia, seharusnya terdakwa dituntut dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kelerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan tewasnya korban, dengan dipidana dengan  penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Baca juga:  BKKBN Apresiasi Rumah Pelita Semarang dalam Turunkan Stunting

Witi mendesak majelis hakim pemeriksa perkara Nomor: 53/Pid.Sus/2023/PNSmg supaya memutuskan perkara ini dengan memberikan putusan maksimal 15 (lima belas) tahun pidana penjara. Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

“Agar memasukkan pemenuhan hak keluarga korban termasuk hak anak korban ke dalam putusan,” tutupnya. (cr7/mg4)