Belum Ada Kasus di Jateng Selesai dengan UU TPKS

Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Nur Laila Hafidhoh
Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM), Nur Laila Hafidhoh. (LU'LUIL MAKNUN/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Sudah setahun lebih Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) ditetapkan. Namun, UU TPKS belum juga digunakan untuk menjadi acuan putusan kasus kekerasan seksual (KS) di Jawa Tengah, sebab belum ada aturan pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan Direktur Legal Resource Center untuk Keadilan jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) Nur Laila Hafidhoh. Tercatat, UU TPKS telah disahkan dan berlaku sejak tanggal 9 Mei 2022 lalu. Walaupun demikian, Laila mengaku belum pernah menuntaskan permasalahan KS dengan ketentuan undang-undang tersebut, sebab banyaknya hambatan dan tantangan.

Baca juga:  Disambut Antusias Warga, KKN Posko 49 UIN Walisongo Adakan Bersih Mushala di Kelurahan Gemah

“Penerapan UU TPKS sulit digunakan, sebab belum ada aturan pelaksanaannya,” paparnya kepada saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Sejauh ini, LRC-KJHAM baru sekali menggunakan UU TPKS dalam penanganan permasalahan KS. Laila menyebut, permasalahan-permasalahan KS kembali ke dalam aturan lama. Seperti halnya, ketika korbannya seorang anak-anak, maka menggunakan undang-undang anak. Efeknya, mereka korban KS yang sudah dewasa sering mengalami kesulitan dalam menjalani proses hukumnya.

“Sepanjang pasca disahkannya UU TPKS, itu baru ada satu kasus yang di dampingi KJHAM menggunakan UU TPKS. Tapi itu belum sampai LP, masih di proses penyelidikan hingga hari ini, lama. Tidak ada kasus KS Dewasa yang didampingi KJHAM itu sampai putusan dengan UU TPKS. Rata-rata itu masih pada ragu polisi menggunakan UU TPKS itu, meskipun sudah ada telegram dari kapolri,” imbuhnya.

Baca juga:  PPI 2024 Jadi Gudang Inovasi Jawa Tengah

Ketika ditanya terkait data kasus KS di Jateng, ia menyebut bahwa terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Banyak di antaranya pelaku berasal dari orang terdekat.

“Januari–Desember 2022 tercatat 126 kasus, 70% perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Sementara untuk 2023 data sementara sudah ada 30 kasus yang kami tangani hingga saat ini,” ungkapnya.

Harapannya, UU TPKS yang sudah diperjuangkan beberapa waktu lalu, bisa diimplementasikan secara mudah. Sebab, hal seperti ini berkaitan dengan pengetahuan, prespektif dan komitmennya.

“Dulu perjuangannya waktu masih RUU (Rancangan Undang-Undang) itu mati-matian, sekarang sudah ada tapi tidak juga diimplementasikan. Bagaimana melihat isu perempuan atau kasus kekerasan terhadap perempuan, karena kembalinya kepada maindset itu kejahatan atau bukan? Oh itu suka sama suka,” tandasnya. (luk/gih)