SEMARANG, Joglo Jateng – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Semarang berupaya meningkatkan kesejahteraan guru dengan menaikkan gaji di atas Upah Minimum Kota (UMK) Semarang. Kenaikan gaji itu diperuntukkan untuk guru non-ASN (aparatur sipil negara).
Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Semarang, Aning Rahayuningsih mengatakan bahwa perhatian terhadap guru non-ASN menjadi prioritas. Hal ini dibuktikan dengan nominal gaji yang diterima para guru non-ASN tahun ini sudah senilai Rp 3.660.000.
“Kota Semarang hebat. Mereka (guru non-ASN, Red.) diberikan honor sesuai UMK plus-plus. Paling tinggi se-Jawa Tengah,” ucapnya saat dikonfirmasi Joglo Jateng, belum lama ini.
Lebih lanjut, dari total upah yang diberikan, Rp 153.017 di antaranya digunakan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tiap bulan. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 190.996. Dengan begitu, gaji bersih tiap bulan yang diterima oleh guru non-ASN adalah senilai Rp 3.316.000. Angka tersebut berada di atas besaran UMK Kota Semarang, yakni Rp 3.060.000.
Meski begitu, dia mengakui bahwa masih banyak kekurangan yang belum bisa diberikan dari Pemkot Semarang kepada para guru kontrak tersebut. Hanya saja, ruang dan fasilitas penunjang fasilitas tetap diberikan sesuai porsinya.
“Di perjanjian kerja disebutkan yang bersangkutan masuk Dapodik (Data Pokok Pendidikan, Red.) Kota Semarang. Termasuk kami memberikan ruang agar mereka bisa mengikuti peningkatan kompetensi tiap tahunnya,” ujar dia.
Terlepas dari guru non-ASN, kata Aning, Pemkot Semarang juga memperhatikan kesejahteraan guru di sekolah-sekolah swasta yang belum menerima tunjangan profesi. Adapun bentuk perhatian tersebut dari Disdik, antara lain bantuan dana transportasi terhadap para guru di jenjang PAUD, Pos PAUD, TK, hingga PKBM di Kota Semarang.
“Setiap bulannya, mereka mendapatkan bantuan transport sebesar Rp 150 ribu. Pada tahun ini, kami memberikan selama sembilan kali. Dana tersebut dicairkan setiap tiga bulan sekali. Untuk 2024 nanti full, jadi Rp 1,8 juta. Ini wujud perhatian Mbak Ita (Wali Kota Semarang, Hevearita G Rahayu, Red.) terhadap guru-guru di luar guru ASN dan guru kontrak,” terang Aning.
Ia menuturkan, Pemkot Semarang juga memberikan perhatian terhadap sekolah swasta. Setidaknya, terdapat 121 sekolah swasta yang didukung untuk menggratiskan biaya sekolah bagi siswanya.
“Ratusan sekolah swasta yang digratiskan tersebut mulai dari tingkat TK, SD, hingga jenjang SMP. Termasuk, dalam Kurikulum Merdeka ini Mbak Ita juga turun dan menyapa ke sekolah-sekolah. Memastikan P5 berjalan sesuai dengan penerapannya,” tutur Aning. (cr7/mg4)
