KOTA, Joglo Jogja – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta menyelenggarakan Seminar Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, dengan tema ‘Gerak Bersama Perangi Kekerasan’ yang digelar di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (28/11). Dalam program itu dilakukan rangkaian kampanye selama 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Sampai saat ini kasus kekerasan berbasis gender masih banyak terjadi dan tersebar di Kota Yogyakarta, dengan jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 165 kasus, dan laki-laki sebanyak 31 kasus. Angka tersebut masih memprihatinkan, sebab dari ratusan kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan terhadap istri dengan bentuk kekerasan fisik.
Plt Kepala DP3AP2KB Kota Yogyakarta Sarmin mengatakan, perlindungan terhadap perempuan dan anak diharapkan tidak hanya ditangani oleh pemerintah saja, namun hingga ke wilayah. Hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 135 Tahun 2020 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja telah melimpahkan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
“Diharapkan seminar ini dapat mendorong berbagai pihak baik pemerintah atau masyarakat untuk berpartisipasi dan menyuarakan pendapatnya. Serta dapat memberikan masukan bagaimana diwilayah dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kegiatan ini sebagai upaya untuk pencegahan dan kampanye perlindungan perempuan dan anak di tingkat wilayah. Selain itu, upaya menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak di Kota Yogyakarta dengan mengkampanyekan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau 16 Days of Activism Against Gender Violence.
“Aksi ini merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia mulai dari tanggal 25 November hingga 10 Desember 2023 sekaligus sebagai Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang merupakan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono mengungkapkan, bukan hanya kekerasan yang diharapkan mengalami penurunan, namun juga sikap dan tindakan diskriminatif kepada perempuan yang harus diperhatikan.
“Saya harap setelah acara ini, kita dapat benar-benar berkomitmen untuk melindungi segenap Perempuan Kota Yogyakarta dari segala bentuk kekerasan, demi mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota layak huni, aman, nyaman, dan berperspektif keadilan gender,”pungkasnya. (riz/all)
