Mahasiswa Dilibatkan dalam Pengawasan Jalannya Pemilu

PERMOHONAN: Tampak masyarakat saat melakukan pengurusan pindah memilih di KPU Sleman, belum lama ini. (ISTIMEWA/JOGLO JOGJA)

SLEMAN, Joglo Jogja – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman mencatat ada sebanyak 19.763 pemilih tambahan. Maka, nantinya mendirikan TPS khusus di area kampus, lantaran mahasiswa juga akan dilibatkan dalam proses pengawasan jalannya pemilu.

Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi mengatakan, pasca penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pihaknya membuka layanan pindah memilih dan ditutup sejak 15 Januari 2024 lalu. Warga yang mengurus layanan ini akan dimasukan dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Total tercatat ada 19.763 orang yang masuk DPTb di KPU Sleman. Yang umum sudah ditutup, tapi masih melayanai DPPTb khusus, sehingga jumlahnya masih dapat bertambah,” terangnya.

Baca juga:  Program PMT Disiapkan untuk Turunkan Stunting

Adapun layanan DBTb khusus dilayani hingga 7 Januari 2024. Meski demikian, tidak semua warga bisa mengurusnya, dikarenakan pindah memilih hanya untuk calon pemilih yang sakit, menjadi tahanan, tertimpa bencana atau sedang menjalani tugas kerja saat pemilihan berlangsung.

Meski tidak menyebut jumlah pasti, namun DPTb paling banyak mahasiswa maupun santri dari luar daerah. Adanya pemilih tambahan ini, KPU Sleman sudah memfasilitasi berdirinya TPS khusus di 45 lokasi.

Rencananya TPS khusus ini berlokasi di sekitaran kampus maupun pondok pesantren. Seperti di UGM direncanakan ada sembilan lokasi, UNY dua dan Ponpes Assalaffiyah dua lokasi. “Paling banyak memang di perguruan tinggi,” tambahnya.

Baca juga:  DP3APPKB Bantul Lakukan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan, untuk daftar pemilih tambahan harus diawasi dengan cermat. Maka pihaknya meminta penyelenggara memerhatikannya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Dirinya menjelaskan, di pemilu ada lima surat suara yang harus dicoblos meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Untuk surat suara pemilih tambahan disesuaikan dengan daerah asal.

“Calon pemilih yang mengurus layanan pindah memilih, tapi masih di satu daerah pemilihan di tingkat kabupaten, maka masih bisa memeroleh lima kertas suara. Namun, apabila calon pemilih berasal dari luar provinsi atau luar pulau, hanya mendapatkan surat suara Pilpres,” katanya.(bam/sam)