LRC-KJHAM Telah Dampingi 13 Kasus Kejahatan Berbasis Elektronik Sepanjang 2023

PAPARAN: Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC KJHAM, Citra saat memberikan materi tentang Penyusunan Rencana Aksi Desa/Kelurahan Damai dan Responsif Gender; Strategi Penguatan Layanan Keadilan dan Perlindungan Perempuan oleh Multipihak dalam acara Wahid Foundation di Kota Solo, belum lama ini. (DOK. PRIBADI/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM) telah mendampingi 13 kasus berbasis elektronik terhadap perempuan di sepanjang 2023. Di antara 13 kasus tersebut ada yang berupa pemerasan.

Kepala Divisi Informasi dan Dokumentasi LRC KJHAM, Citra mengukapkan, ada pula kasus dimana korban diajak berpacaran kemudian dibujuk agar mau memperlihatkan payudaranya. Juga kasus dimana foto korban diubah dengan bentuk badan yang tidak memakai busana.

“Kasus seperti itu yang kita dampingi. Dan memang rata-rata korban dimintai orang ketika kasus video atau foto yang tidak memakai busana tidak mau dikirim ke medsos (media sosial, Red.) maka (korban, Red.) harus membayar sejumlah uang kisaran dari Rp 700 ribu sampai Rp 10 juta,” ucapnya saat ditemui Joglo Jateng, Senin (20/5/24).

Baca juga:  Bank Jateng Raih Penghargaan The Best Regional Champion 2024 dari The Asian Post

Diakuinya, rata-rata rata korban tidak berani membuat laporan kepada pihak kepolisian. Hal itu lantaran mereka tidak memiliki bukti berupa link video atau foto yang bisa disebarkan oleh pelaku.

“Cukup kita dampingi kemudian dipulihkan secara psikologis. Ketika pelaku menyebar linknya dan minta uang lagi biasanya korban langsung oke untuk melaporkan kejadian itu ke kepolisian. Tapi kalau itu belum di share ke medsos biasanya korban belum mau dilaporkan ke kepolisian. Takutnya tidak dipercaya oleh polisi atau disalahkan karena ada relasi pacaran dan sebagainya,” jelas Citra.

Baca juga:  Puluhan Sapi di RPH Kota Semarang Masih Antre Disembelih

Pihaknya, kata dia, juga melakukan pendampingan pada kasus yang sampai ke ranah hukum.

“Tapi karena belum ada UU TPKS jadi pakainya UU ITE dan itu putusannya antara satu sampai dua tahun (penjara, Red.). Soalnya waktu itu sudah di-share linknya di medsos. Jadi kita mau lapor ke kepolisian dan mereka baru mau memproses kasusnya,” demikian kata Citra. (int/adf)