Bupati Mansur: Rehabilitasi Narkoba Jadi Hal Serius

ANTUSIAS: Para Anggota DPRD Pemalang serta jajaran kepala OPD secara hikmat menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Rapat Paripurna, belum lama ini. (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Bupati Pemalang menyampaikan pentingnya tempat rehabilitasi rujukan layanan medis, serta koordinasi instansi vertikal dalam penanganan pencegahan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang Tentang Jawaban Eksekutif atas Raperda APBD 2024, Senin (10/6/24). Hal ini merupakan jawaban serta keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dari pertanyaan sejumlah fraksi pada paripurna sebelumnya.

Bupati Pemalang Mansur Hidayat menuturkan, penanganan korban penyalahgunaan narkoba akan didasarkan pada hasil asesmen oleh instansi terkait guna penanganan rehabilitasi medis atau sosial. Sedangkan aspek penegakkan hukum akan dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang dibentuk BNN. Sehingga perlu koordinasi rutin antar lembaga, agar keputusan rehabilitasi atau penegakkan hukum berjalan beriringan dan pengendalian kasus tindak pidana dapat terus berjalan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Baca juga:  Peningkatan Pemanfaatan Satu Data Indonesia, Pemkab Pemalang Adakan Bimtek Geospasial

“Konsepnya jelas, kita di Pemalang pasti dukung seluruh tindakan dalam penanganan pencegahan narkoba. Dengan melaksanakan koordinasi di tingkat kabupaten ke pemerintah provinsi dengan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial,” tuturnya, Senin (10/6/24).

Pihaknya menjelaskan, Raperda P4GN dan Prekursor Narkotika, Pemkab memiliki wewenang terbatas hanya memberikan fasilitasi atas upaya-upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika oleh instansi vertikal terkait. Maka melalui OPD, juga akan menyediakan tempat rehabilitasi medis di tingkat daerah untuk para korban, bahkan bila diperlukan mereka dirujuk ke tempat rehabilitasi lebih baik di provinsi tergantung pada kondisi pasien.

Baca juga:  PMI Pemalang Targetkan Rp 1,2 Miliar Penerimaan Bulan Dana

Lebih lanjut, Mansur menerangkan jawaban atas beberapa pertanyaan dari seluruh fraksi terutama tentang pelaksanaan pembangunan 2025-2045 di Pemalang, sejalan dengan visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat, maka visi RPJPD Pemalang adalah Terwujudnya Pemalang Maju, Unggul, Lestari dan Berbudaya (MULYA).

“Saya berharap agar materi Raperda tersebut dapat segera dibahas dan diperdalam di agenda-agenda pembahasan di tingkat Pansus DPRD. Dengan harapan segera ditetapkan menjadi Perda sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga perda-perda tersebut dapat dilaksanakan secara efektif di tahun ini,” terangnya.(fan/sam)