Retribusi Pasar Tradisional di Rembang Capai 24 Persen

JELASKAN: Kepala Dindakop UKM Rembang, Mahfudz menjelaskan hasil capaian retribusi pasar tradisional di kantor, belum lama ini. (DYAH NURMAYA SARI/JOGLO JATENG)

REMBANG, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) mencatat hasil retribusi pasar tradisional mencapai 24 persen atau sebesar Rp 2,2 miliar per Mei. Sedangkan tahun ini target retribusi yang harus dipenuhi sebanyak Rp 8,9 miliar.

Adapun data capaian target retribusi pasar diantaranya retribusi pelayanan pasar Rp 1,7 miliar. Yakni pelataran Rp 511 juta. Los Rp 690 juta. Kios Rp 580 juta. Penyediaan tanah Rp 2 juta. Penyediaan fasilitas pertokoan Rp 398 juta.

Baca juga:  Pemkab Rembang Canangkan Bulan Dana PMI 2024 dengan Target Rp 750 Juta

Kepala Dindakop UKM Rembang, M. Mahfudz menyebutkan, terdapat target pendapatan yang sudah tidak menjadi kewenangannya. Seperti retribusi kebersihan, retribusi pelayanan umum untuk tera dan tera ulang.

Namun saat ini hal itu masih tercantum dalam target. Selanjutnya diluar kewenangan tersebut segera dihapuskan di peraturan daerah (Perda) yang baru.

“Kita terus mengoptimalkan pungutan retribusi itu melalui e-retribusi. Melaksanakan penagihan tunggakan yang masih terjadi. Karena masih ada sekitar 3 persen pedagang kios di pasar masih belum membayar sebagaimana ketentuan perda di 2024,” ungkapnya, belum lama ini.

Baca juga:  Polres Rembang Antisipasi Ketat Para Pelaku Judi Online

Sementara saat ini ada 15 pasar yang dinaungi oleh Dindagkop UKM. Pasar tersebut, masuk dalam cakupan penerimaan retribusi.

Diantaranya yaitu Pasar Rembang, Pasar Sulang, Pasar Sumber, Pasar Lasem, Pasar Kreatif, Pasar Babagan, Pasar Jolotundo, Pasar Pamotan, Pasar Tegaldowo, Pasar Sedan,  Pasar Sale, Pasar Sarang, Pasar Kragan, Pasar Pandangan dan Pasar Gandri.

“Pasar-pasar dalam naungan kami terus kami upayakan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai. Perlu adanya penegasan terhadap para pedagang yang masih nunggak dan belum bayar retribusi kepada kami. Itu yang harus segera kami tindaklanjuti,” tuturnya.

Baca juga:  Istri Penjabat Diingatkan untuk Hidup Sederhana

Pihaknya sudah melakukan penyuratan kepada para pedagang. Apabila masih tidak mau membayar akan dilakukan penarikan fasilitas dan dikenakan denda. Sampai beberapa tahun tidak membayar otomatis berhadapan dengan penegakan perda.

“Kami berharap pedagang pasar bisa memenuhi ketentuan perda. Kewajiban kita untuk membayar retribusi juga digunakan untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi, dana dari retribusi itu kembali lagi kepada masyarakat,” harapannya. (cr3/fat)