SEMARANG, Joglo Jateng – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima Surat Edaran (SE) Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
SE yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada 23 Februari 2025 tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.
Sumarno menyebutkan bahwa pemangkasan perjalanan dinas imbas efisiensi mencapai 50 persen. Ia menegaskan bahwa pemangkasan tersebut tidak pandang bulu, bahkan anggota legislatif tingkat provinsi juga akan terkena pemangkasan perjalanan dinas.
“Kita perjalanan dinas untuk mengefisiensikan (dipangkas, Red.) 50 persen. Tidak pandang bulu, siapapun dikurangi 50 persen. Mungkin juga nanti termasuk dari teman-teman dewan ya,” ungkapnya, Rabu (26/2/25).
Pihaknya akan terus mengkaji perihal efisiensi perjalanan dinas tersebut. Sumarno mengaku bahwa uang harian ASN setiap perjalanan dinas kemungkinan besar akan dipangkas.
“Utamanya adalah indeks uang harian yang diterima oleh ASN kami yang akan kita efisienkan. Jadi kita kurangkan, paling hanya bisa untuk makan saja. Jadi tidak ada yang bisa dibawa pulang,” tegas Sumarno.
Kajian lanjutan terkait pemangkasan perjalanan dinas tetap diperlukan untuk mencegah ASN mangkir atau tak melaksanakan kegiatan perjalanan dinas.
Selama ini, ASN memperoleh uang perjalanan dinas sebesar Rp 370 ribu per orangnya. Namun, usai efisiensi, Sumarno tidak menutup kemungkinan untuk memangkasnya menjadi Rp 100 ribu per orang.
“Uang hariannya kan (semula, Red.) Rp 370 ribu per hari. Nanti tidak Rp 370 ribu, hanya cukup untuk makan saja, entah itu nanti Rp 100 ribu, kita efisienkan seperti itu,” pungkas Sumarno.
Pihaknya juga akan menimbang kegiatan rutin untuk diefisienkan, seperti focus group discussion (FGD) dan acara diskusi lainnya. Anggaran yang dialihkan akan digunakan untuk infrastruktur dan anggaran lainnya.
“Untuk efisiensi diarahkan untuk penambahan anggaran di infrastruktur, anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, untuk cadangan pangan, juga untuk anggaran untuk pengendalian inflasi,” terang Sumarno. (luk/adf/ul)
