Tambahnya, selisih SILPA minimal 1 bulan (tahun berjalan), tidak boleh lebih dari 8,5%. Karena itulah, Pemda harus selalu punya tabungan.
“Bisa dihitung, Bulan Januari-Juni, SILPA (tabungan) ditambah belanja, selisihnya masih jauh atau tidak. Kalau jauh, belanja harusnya direm. Rem kopling dalam anggaran itu biasa. Waktu dulu saya jadi Sekda, setiap minggu selalu saya cek,” kata Said.
Saat ini, lanjut Said, ia mendampingi daerah lain tidak ada masalah dengan anggaran dan efisiensi. Bahkan daerah lain telah final pembahasannya dan berjalan. Ia justru heran mengapa SILPA bisa mengalami selisih (hilang), karena selama menjabat belum pernah mengalaminya. “SILPA itu uang riil, harus tetap ada di kas daerah,” pungkasnya.
Pj Sekda Purworejo, R Achmad Kurniawan Kadir saat dihubungi berjanji memberikan tanggapan, tapi akan melihat jadwal kerja di kantornya pada Senin (24/03/2025). Namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada statemen dari Pj Sekda. (mrn/rds)
