PURWOREJO, Joglo Jateng – Efisiensi anggaran yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh besar bagi jalannya pemerintahan Kabupaten Purworejo. Total transfer anggaran yang diefisiensi dari pemerintah pusat sebanyak Rp42 miliar.
Permasalahannya, ada kekurangan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024. Jumlahnya pun tak main-main, Rp43 M lebih, jauh lebih banyak dari dana trasfer yang dipotong pemerintah pusat. Bahkan hingga kini, dari informasi yang kami peroleh, pembahasan efisiensi anggaran belum final, sementara daerah lain sudah selesai.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo dari Fraksi PKB, H Fran Suharmaji, membenarkan adanya kekurangan SILPA tahun 2024 tersebut. “Kabupaten Purworejo mengalami kekurangan pendapatan yang berkurang, tidak sesuai rencana kerja kita. Sehingga SILPA yang tadinya kita perkirakan berapa, ternyata terealisasi kurang daripada perkiraan tadi. Lebih besar daripada yang dipotong dari pusat malahan. Kekurangan SILPA Rp43 M lebih, dana transfer cuma dikurangi Rp42 M,” terang Fran saat ditemui di Ruang Fraksi PKB, Jumat (21/03/2025).
Ia membandingkan, beberapa pemerintah daerah lain, dengan adanya pengurangan anggaran dari pusat tidak bermasalah. Sementara, Pemkab Purworejo selain efisiensi akibat pemotongan anggaran, juga untuk menutup kekurangan SILPA tahun 2024.
“Itu (SILPA yang kurang/hilang), sebenarnya enggak begitu masalah. Nanti tinggal kita rekomendasi dengan efisiensi. Sebetulnya untuk kekurangan anggaran yang dari pemerintah pusat Rp42 M, gampang ditutup dengan efisiensi dari perjalanan dinas dan lain-lain. Cuma masalahnya, Purworejo efisiensinya plus dengan SILPA. Tapi itu juga bisa diatasi nanti, Insya Allah eksekutif kita bisa mengatasi,” kata Fran.
Kekurangan SILPA, lanjut Fran, bisa diatasi di tahun 2025 ini. Antara lain dengan peningkatan pendapatan atau melakukan efisiensi lagi.
“Peningkatan pendapatan nanti kita ubah di perubahan anggaran, kita sesuaikan. Tapi tentunya ya dengan pemangkasan-pemangkasan, kalau tidak ada pendapatan yang bertambah. Tapi saya yakin eksekutif bisa mengatasi. Kami juga tidak tahu, kok bisa terjadi selisih SILPA banyak. Padahal APBD itu kan kita sahkan akhir tahun. Tapi ya..nggak tahu kok bisa terjadi selisih banyak,” ucap Fran heran.
