“Rata-rata setiap bulan ada 35 hingga 40 pegawai yang pensiun, atau lebih dari 400 orang per tahun. Termasuk bendahara di dinas-dinas, banyak yang kosong dan belum tergantikan,” ujarnya.
Berdasarkan data Pemkab, saat ini terdapat sekitar 100 jabatan eselon 3 dan 4 yang kosong. Untuk itu, Pemkab Kudus juga akan mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar pengisian jabatan melibatkan ASN maupun PPPK, dengan tetap mengedepankan kompetensi.
Sam’ani juga menekankan pentingnya pegawai yang multitalenta dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. “Pegawai ke depan harus menguasai banyak hal. Perkembangan teknologi tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Ia menyebut pendekatan ini sebagai donat birokrasi. Di mana setiap elemen dalam lingkaran birokrasi harus saling mendukung dan bergotong royong demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. (uma/fat)
