KUDUS, Joglo Jateng – Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah berdampak pada sektor perhotelan. Meski demikian, pengusaha hotel di Kabupaten Kudus masih mampu mempertahankan tingkat okupansi hotel secara stabil.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kudus, Muhammad Kirom menjelaskan, kebijakan larangan penyelenggaraan acara dinas di luar instansi memang memberikan dampak. Namun tidak separah kota-kota besar.
“”Yang terdampak signifikan itu kota besar yang menggantungkan pemasukan pada MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Kalau Kudus, alhamdulillah, pendapatan hotel masih ditopang dari wisatawan yang bermalam,” ujar Kirom, Selasa (13/5/25).
Beberapa hotel di Kudus yang memiliki fasilitas ruang pertemuan memang mulai merasakan penurunan penyewaan. Sebab, acara dinas kini lebih sering digelar di kantor masing-masing.
Akan tetapi, sektor perhotelan di Kudus tetap bisa bertahan. Karena masih ada sumber pendapatan lain. Seperti tamu individu, wisatawan religi, hingga penyelenggaraan pernikahan.
Kirom mengungkapkan, pengusaha hotel kini dituntut lebih kreatif. Strategi baru yang diambil antara lain dengan mengoptimalkan layanan restoran yang bisa diakses oleh umum, serta membuka layanan katering.
“”Restoran hotel sekarang bukan hanya untuk tamu, tapi juga dibuka untuk umum agar ada pemasukan tambahan,” katanya.
