KUDUS, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus tengah membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis melalui Panitia Khusus (Pansus) I. Raperda tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama.
Ketua Pansus I DPRD Kudus, Sutriyono menjelaskan, kedua raperda ini memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kemandirian desa. Menurutnya, Kudus sebagai salah satu kota industri di Jawa Tengah membutuhkan regulasi yang kuat untuk menarik minat para investor.
”Dengan adanya perda penyelenggaraan penanaman modal dan insentifnya, kami berharap Kudus dapat menjadi daerah yang lebih ramah investasi. Ini juga sebagai upaya mengurangi pengangguran dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, berdasarkan data terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kudus tercatat di angka 2,78 persen, tergolong rendah dibanding daerah tetangga. Karena itu, kehadiran perda baru diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Selain membahas investasi, Pansus I juga menyoroti peran BUMDes dalam menggerakkan perekonomian desa. Melalui perda ini, pihaknya ingin memastikan bahwa setiap desa di Kudus dapat mengembangkan potensi lokalnya secara optimal, baik di sektor pariwisata, perdagangan, maupun layanan publik.
”BUMDes dan BUMDes bersama harus menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Regulasi ini akan mengatur aspek organisasi, sumber daya manusia, hingga pengawasan agar pengelolaannya semakin transparan dan profesional,” jelas Sutriyono.
Dalam rapat pembahasan tersebut, sejumlah kepala desa turut memberikan masukan, salah satunya Kepala Desa Berugenjang, Undaan, Kiswo. Ia menyoroti pentingnya pelestarian program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berjalan sejak 2007 dan berkembang pesat di tingkat kecamatan.
”PNPM ini warisan program baik dari masa pemerintahan Presiden SBY. Di Kecamatan Undaan, modal awal sebesar Rp 250 juta kini telah berkembang menjadi lebih dari Rp8 miliar. Program ini berhasil karena dijalankan secara mandiri dan bertanggung jawab,” ujarnya.
