SEMARANG, Joglo Jateng – Pemerintah Kota Semarang memberikan teguran keras kepada pihak ketiga pengelola Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang. Teguran disampaikan setelah menemukan sejumlah armada yang tidak layak beroperasi serta praktik kelebihan penumpang
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menegaskan, evaluasi menyeluruh sedang dilakukan. “Kita sudah tegur pihak ketiganya. Ada beberapa indikasi yang tidak bisa dibiarkan, mulai keberatan beban, mesin yang menua, hingga persoalan sumber daya manusia,” kata Agustina saat ditemui di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (1/12/2025).
Menurutnya, kebiasaan pengemudi yang tetap menaikkan penumpang meski kapasitas bus telah penuh menjadi pelanggaran serius. Ia menegaskan praktik tersebut membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lain.
“Para driver harus diingatkan. Jangan masukkan penumpang lagi kalau sudah penuh,” ujarnya.
Agustina juga menyoroti proses uji kir dan uji petik armada yang dinilai tidak berjalan optimal pada kontrak tahun sebelumnya. Ia meminta Dinas Perhubungan Kota Sekarang memperketat pengawasan dan memastikan pemeriksaan dilakukan secara faktual.
“Jika bus mau dikontrak kembali, uji petik harus benar-benar dilakukan. Saya ingin melihat sendiri bagaimana bus diuji,” tegasnya.
Pemkot mempercepat proses uji kelayakan armada sebelum kontrak baru dimulai pada Januari 2026. Armada yang tidak lolos pemeriksaan akan diminta diperbaiki, dan bila tetap tidak memenuhi syarat, wajib diganti. (hfh/amd)
