BANJARNEGARA, Joglo Jateng – Bupati Banjarnegara, Amalia Desiana memberikan instruksi tegas terkait pelaksanaan validasi DTKS Banjarnegara (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dalam acara sosialisasi penugasan Aparatur Sipil Negara (ASN), baru-baru ini. Langkah strategis ini diambil guna meminimalisir kekeliruan administratif yang menyebabkan bantuan sosial tidak tepat sasaran.
Bupati Amalia menekankan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan tidak akan selesai jika pemerintah hanya mengandalkan modal sosial tanpa dukungan data yang presisi. Oleh karena itu, aksi nyata di lapangan sangat dibutuhkan untuk memverifikasi kondisi riil masyarakat.
“Tujuannya jelas, agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Jika kita hanya mengandalkan penguatan modal sosial saja, prosesnya tidak akan cepat. Kita butuh aksi nyata di lapangan,” tegas Amalia.
Temuan Warga Mampu Mengaku Miskin
Instruksi ini bukan tanpa alasan. Amalia menyoroti adanya anomali di lapangan di mana penerima bantuan justru berasal dari kalangan yang secara ekonomi dianggap mampu.
“Kemarin sudah di-review, ada yang mengaku miskin tapi ternyata memiliki kendaraan. Hal-hal seperti ini yang harus kita tertibkan agar rasa keadilan di masyarakat terjaga,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara berharap, proses validasi ini dapat menciptakan data tunggal yang solid. Dengan data yang akurat, keluhan masyarakat terkait ketidakadilan penyaluran bantuan dapat ditekan, sekaligus memastikan warga yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan.
Libatkan ASN hingga Kepala Sekolah
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Banjarnegara, Sila Satriana menjelaskan mekanisme teknis di lapangan. Proses validasi ini akan melibatkan gabungan personel dari unsur ASN dan non-ASN di lingkungan Pemkab.
“Kita mengerahkan segenap kekuatan aparatur, termasuk bapak/ibu kepala sekolah sebagai manajer di wilayahnya masing-masing. Kita perlu menyamakan persepsi dan jadwal agar validasi ini berjalan serentak dan akurat,” jelas Sila.
Petugas verifikasi akan terjun langsung ke rumah-rumah warga (door-to-door) untuk memotret kondisi ekonomi yang sebenarnya. Metode ini dinilai efektif untuk menghindari modus administratif yang kerap membuat data kemiskinan menjadi bias.
Target pembersihan data ini diharapkan rampung dalam beberapa bulan mendatang. Hal ini krusial untuk mendukung program penurunan angka kemiskinan dan penanganan stunting di Banjarnegara secara signifikan. (abd/sam)
