JEPARA, Joglo Jateng – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menargetkan agar seluruh perusahaan skala besar menyediakan fasilitas penitipan anak atau daycare pada tahun ini. Rencana strategis ini mengemuka pasca-audiensi antara Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dengan jajaran Pemkab di Ruang Bupati Jepara, Kamis (26/2/2026).
Langkah tersebut dinilai sangat krusial guna menjamin kesejahteraan keluarga pekerja, sekaligus menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan status Kabupaten Jepara Layak Anak. Terlebih, kewajiban daycare di perusahaan Jepara ini merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA), khususnya Pasal 30 Ayat 4.
Kurangi Beban Pikiran Pekerja
Perwakilan FSPMI, Yohanes menyampaikan bahwa keberadaan daycare di lingkungan pabrik sangat mendesak untuk direalisasikan. Fasilitas ini diyakini mampu memberikan ketenangan psikologis bagi para buruh saat menjalankan tugasnya.
“Daycare ini sangat penting. Dengan adanya fasilitas tersebut, para pekerja bisa bekerja dengan lebih tenang dan kebutuhan anak juga bisa terpenuhi secara optimal,” ucap Yohanes.
Hal senada turut dikeluhkan oleh Yeni Pujiastuti, salah satu pekerja PT Sami. Ia mengungkapkan bahwa panjangnya ritme kerja pabrik kerap membatasi waktu kebersamaannya dengan keluarga.
“Kurangnya waktu bersama anak, apalagi saat overtime, membuat kedekatan emosional dengan anak menjadi kurang,” tuturnya.
Komitmen Pemkab Jemput Bola
Merespons aspirasi para pahlawan devisa daerah tersebut, Bupati Jepara, Witiarso Utomo menyatakan komitmen penuhnya. Pemerintah daerah berjanji akan proaktif melakukan pendekatan dan komunikasi langsung dengan jajaran manajemen perusahaan.
“Nanti kita datangi semua perusahaan dan kita sampaikan program nasional daycare ini. Ini juga bertujuan untuk mencegah stunting serta menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Witiarso.
Terkait teknis pelaksanaan, Pemkab akan segera menggelar rapat koordinasi lanjutan guna menyusun petunjuk teknis (juknis). Skema implementasi ini dirancang dengan mengedepankan kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
“Kita akan support penuh untuk daycare ini. Tahun ini kita usahakan sudah berdiri semua daycare. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menyiapkan SDM unggul dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, sekaligus menjalankan amanah undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya. (oka/gih/rds)
