PURWOREJO, Joglo Jateng – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Laskar Langit Purworejo menggelar aksi sosial berbagi ratusan paket takjil di kawasan Simpang Empat Toko Hidayat, Sabtu (7/3/2026) petang. Di balik kegiatan kepedulian di bulan Ramadan ini, kelompok masyarakat tersebut rupanya tengah membidik dan menyoroti isu krusial terkait dugaan praktik kotor di birokrasi pemerintahan setempat.
Hujan deras yang mengguyur lokasi tidak menyurutkan langkah sekitar 60 pengurus dari 16 kecamatan untuk turun ke jalan.
Momen sosial ini rupanya sekaligus menjadi wadah konsolidasi internal ormas untuk terus mengawal isu-isu lingkungan, kemasyarakatan, hingga indikasi tindak pidana korupsi di daerahnya.
“Sore ini, kami membagikan sekitar 200 paket takjil bagi para pengguna jalan yang sedang melintas di perempatan Toko Hidayat ini dan sedekah uang Rp 50 ribu kepada pengurus,” jelas Ketua Pemuda Laskar Langit, Hardiman, di sela-sela kegiatan.
“Hujan tidak apa-apa, yang penting semangat berbagi teman-teman semua tetap menyala,” katanya.
Dari Gendhu-Gendhu Rasa Hingga Investigasi Proyek
Setelah agenda pembagian takjil selesai, para pengurus melanjutkan kegiatan dengan buka puasa dan gendhu-gendhu rasa (diskusi santai) di Gubuk Laskar Langit atau yang dikenal dengan nama Gubuk’e Wong Sugih di Desa Sumbersari, Kecamatan Banyuurip.
Pada sesi diskusi inilah, Hardiman membeberkan fokus pergerakan organisasinya yang memiliki anggota lintas agama tersebut.
“Laskar Langit berdiri sejak tahun 2010 lalu. Hingga kini, sudah memiliki 1.500 lebih anggota, tersebar di Kabupaten Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Temanggung, dan Kulon Progo. Anggota kami ini lintas agama, tidak hanya yang beragama Islam saja. Kegiatan sosial yang sering dan rutin kami lakukan adalah bakti sosial dan sedekah kepada anak yatim setiap hari Jumat,” imbuh Hardiman.
Di sela obrolan santai, perbincangan beralih pada isu strategis terkait temuan dugaan korupsi di Purworejo yang tengah dikawal secara serius oleh kelompoknya.
“Kami mulai mencermati dan melakukan investigasi menyeluruh terkait isu-isu korupsi di Kabupaten Purworejo sejak awal 2024 sampai 2026 ini. Ada dugaan-dugaan pengaturan proyek mulai dari lelang/tender maupun penunjukan langsung (PL), e-katalog, serta dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Jika diperlukan, kami segera akan bekerja sama dengan ICW, MAKI dan lain-lain,” tegas Hardiman. (mrn/amd/rds)
