Ketua DPRD Soroti Dana RT Rp 25 Juta Pemkot Semarang Belum Cair Jelang Lebaran

Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman sedang berbicara memberikan keterangan resmi kepada awak media.
Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, saat memberikan keterangan terkait program pembangunan dan anggaran di wilayahnya, belum lama ini. (HAFIFAH NUR CHASANAH/JOGLO JATENG)

SEMARANG, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera mencairkan program dana RT Rp 25 juta menjelang perayaan Hari Raya Idulfitri. Keterlambatan pencairan dana stimulus ini berisiko menghambat berbagai agenda tradisi keagamaan masyarakat di tingkat rukun tetangga.

Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman menyoroti lambatnya proses realisasi dari bantuan tersebut. Padahal, masyarakat di tingkat bawah sangat mengandalkan dana ini untuk menyokong kegiatan sosial budaya pasca-Lebaran tanpa harus menarik iuran yang membebani warga.

Bayangi Tradisi Haul Pasca-Lebaran

Menurut Kadar, setelah Lebaran usai, masyarakat di berbagai kampung biasanya menggelar kegiatan kearifan lokal secara turun-temurun, salah satunya adalah peringatan tokoh agama atau sesepuh. Rangkaian acara tersebut tentu membutuhkan dukungan logistik dan finansial.

“Kami berharap dana itu bisa direalisasikan sebelum Lebaran. Sebab setelah Lebaran biasanya ada kegiatan masyarakat seperti haul yang sudah menjadi tradisi,” ujar Kadar Lusman saat dikonfirmasi, Minggu (15/3/2026).

Politikus yang akrab disapa Pilus itu menilai, situasi ini sangat merugikan pengurus RT. Jika bantuan Pemkot Semarang tak kunjung turun, warga terpaksa berutang untuk menutupi biaya pelaksanaan acara.

“Kalau dana itu belum turun, kasihan masyarakat. Mereka harus mencari talangan dulu untuk menjalankan kegiatan. Walaupun nanti bisa diganti, tetap saja itu memberatkan,” keluhnya.

Cegah Gejolak dan Hilangnya Kepercayaan

Lebih lanjut, Kadar memperingatkan bahwa lambatnya eksekusi pencairan bantuan ini berpotensi memicu kekecewaan massal di tengah masyarakat. Pihaknya mendesak eksekutif agar secepatnya mencari solusi atau menuntaskan proses administrasi yang menghambat program tersebut.

“Kalau sampai terlambat terus, bisa menimbulkan gejolak atau ketidakpercayaan masyarakat. Padahal program ini sudah direncanakan sejak awal,” tegasnya.

Pihak legislatif berharap penyaluran dana segera masuk ke rekening pengurus RT masing-masing wilayah. Dengan demikian, warga dapat merayakan semarak Idulfitri dan mempersiapkan berbagai kegiatan pasca-Lebaran dengan dana talangan yang tidak membebani kondisi ekonomi mereka. (hfh/gih/rds)