Hadapi El Nino 2026, DPRD Pemalang Dorong Kolaborasi Pemkab dan Petani Atasi Krisis Kemarau

Wakil Ketua DPRD Pemalang, Fraksi Gerindra, Wardoyo. (UFAN FAUDHIL/JOGLO JATENG)

PEMALANG, Joglo Jateng – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pemalang, Wardoyo mendesak adanya kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan para petani untuk menghadapi potensi krisis akibat musim kemarau panjang. Mengingat status Pemalang sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, langkah mitigasi ini sangat krusial guna menyelamatkan roda ekonomi petani dan menjaga stabilitas pasokan pangan daerah.

Ancaman krisis air dan gagal panen ini diperkuat oleh prediksi adanya fenomena cuaca ekstrem El Nino yang diperkirakan bakal melanda hingga Oktober 2026. Oleh karena itu, antisipasi harus dilakukan sedini mungkin agar sektor agraris tetap produktif.

“Perlu kolaborasi yang jelas antara pemerintah dan petani, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan,” ujar politikus dari Fraksi Gerindra tersebut, belum lama ini.

Bantuan Sarana Pertanian dan Pemilihan Bibit

Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang bersama pemerintah pusat perlu segera menyiapkan berbagai sarana prasarana pendukung di lapangan. Di antaranya meliputi pembuatan sumur bor dangkal di area persawahan, penyediaan pompa air, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi.

Wardoyo juga mendorong agar jajaran eksekutif lebih aktif mengajukan permohonan dukungan langsung ke Kementerian Pertanian RI. Di sisi lain, para petani Pemalang juga diimbau untuk melakukan persiapan mandiri sejak awal siklus tanam.

Persiapan tersebut bisa dimulai dari manajemen pengolahan lahan yang efisien hingga pemilihan varietas bibit tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kekeringan.

“Pemilihan bibit menjadi kunci agar produksi tetap berjalan, sehingga stok pangan di pasar terjaga dan harga tidak melonjak,” jelasnya.

Selain urusan produksi, pimpinan dewan ini juga menyoroti pentingnya penyiapan sistem resi gudang sebagai instrumen penjaga stabilitas harga jual hasil panen. Skema ini bertujuan agar harga di pasaran tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Implementasi sistem resi gudang ini dapat diwujudkan melalui kerja sama yang sinergis dengan Perum Bulog maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (fan/ree/rds)