PATI, Joglo Jateng – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Pati bersama Paguyuban Sopir Pati (PSP) melayangkan ultimatum keras kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menjelang Peringatan May Day.
Mereka mendesak agar pemerintah daerah segera merealisasikan pembangunan pangkalan truk yang selama ini dinilai hanya sebatas janji.
Sebagai bentuk protes nyata, para sopir mengancam akan memarkirkan ratusan armada truk tronton di depan Kantor Bupati Pati dan kawasan pusat kota. Sikap tegas ini muncul karena pangkalan truk merupakan kebutuhan mendesak untuk menunjang aktivitas logistik di wilayah jalur Pantura.
Janji Sejak 2021 Tak Kunjung Terealisasi
Ketua DPC Sarbumusi Pati, Husaini mengungkapkan, usulan pengadaan fasilitas lahan parkir khusus tersebut sebenarnya sudah disuarakan kepada jajaran eksekutif maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati sejak beberapa tahun silam. Namun, hingga detik ini belum ada tindak lanjut yang nyata.
“Kami berjuang bersama Paguyuban Sopir Pati, soal pangkalan truk saja sejak 2021 hingga kini hanya dijanjikan saja. Tiap tahun kami datang ke DPRD, ke pendopo kabupaten hanya dijanjikan dan dijanjikan,” katanya.
Husaini menegaskan, meski pada momen May Day tahun ini pihaknya belum akan menggelar aksi turun ke jalan, peringatan ini harus ditanggapi serius oleh Pemkab Pati.
“Jika satu saja usulan kami soal pangkalan truk itu tidak direalisasi dan hanya dijawab iya dan disemayani (ditunda-tunda), ya jangan salahkan para sopir PSP kalau puluhan hingga ratusan truk dan tronton suatu saat parkir di alun-alun Pati,” tegasnya.
Soroti Proyek Minim Manfaat bagi Sopir
Ketiadaan fasilitas ini dinilai sangat ironis. Apalagi di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah, hanya Kabupaten Pati yang tidak memiliki pangkalan truk yang memadai.
“Padahal sopir truk, sopir tronton di Pati itu jumlahnya ratusan. Anggotanya PSP saja jumlahnya mendekati angka 400. Itu by name by address orang Pati,” ucapnya.
Pihaknya turut menyoroti arah kebijakan pembangunan daerah yang dianggap kurang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Husaini menilai anggaran justru difokuskan pada infrastruktur yang tidak mendesak.
“Sementara Pemkab punya semboyan pingin berubah dari Bumi Mina Tani ke sentra industri. Namun yang diperbaiki malah pendopo, alun-alun, trotoar kota, GOR, stadion, dan bangunan-bangunan yang manfaatnya rendah bagi wong cilik,” pungkasnya. (lut/rds)
