PATI, Joglo Jateng – Banjir terjadi berulang di sejumlah wilayah di Kabupaten Pati. Khususnya di Desa Ketitangwetan dan Raci, Kecamatan Batangan, yang kembali tergenang banjir pada Sabtu (23/5/2026).
Pemerhati lingkungan, Husaini, pun menyoroti banjir rutin di beberapa desa sepanjang Pantura Pati-Rembang ini. Menurutnya, banjir ini berdampak terhadap warga setempat, baik itu kerugian materiil, psikologis, maupun kerugian jangka panjang.
“Misalnya dalam jangka panjang, tentu harga tanah dan tempat usaha lain akan merosot karena dikenal sebagai lokasi rawan banjir. Secara psikologis warga akan trauma. Misalnya jika terjadi hujan lebat selama sekian jam, mereka akan teringat kampungnya sebentar lagi akan kebanjiran,” katanya.
Husaini menambahkan, kondisi ini belum lagi soal kerugian-kerugian lain yang tidak dianggap prioritas bagi pendekatan kebencanaan pemerintah. Misalnya simpanan garam yang tergenang air karena banjir. Hal tersebut merupakan kerugian besar bagi masyarakat di kawasan tersebut yang mayoritas merupakan petambak garam.
Dengan kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab utama derasnya kiriman air dari hulu. Selain itu, juga perlu memikirkan perbaikan tanggul yang belum maksimal dan sedimentasi sungai.
“Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak bisa direspons dengan pendekatan administratif. Misalnya kalau tanggul jebol, tanggulnya yang jadi fokus dibenahi, tetapi harus menggunakan pendekatan kawasan. Kalau airnya datang dari Jaken dan Pucakwangi, harus dicek bagaimana situasi kawasan di situ,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mengetahui kondisi kawasan hulu. Pasalnya, kerusakan di kawasan hulu dapat menyebabkan banjir terjadi berulang.
“Jangan-jangan, karena kawasan di Jaken dan Pucakwangi yang awalnya hutannya luas sekarang sudah gundul dan terjadi alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan. Dari pohon keras ke tanaman semusim seperti jagung, ketela, dan tebu,” terangnya.
Selain itu, kesiapan masyarakat juga harus dibangun. Misalnya dengan konsep desa tangguh bencana. Warganya disiapkan untuk selalu bersiap menghadapi datangnya banjir.
“Misalnya tempat-tempat penyimpanan barang harus diatur. Contoh penyimpanan gabah, penyimpanan surat-surat penting, dan lain-lain. Selain itu juga soal kesehatan. Dikenalkan dengan perubahan iklim dan misalnya kalau tahun ini ancaman El Nino,” sebutnya.
Dalam merencanakan dan mengeksekusi pembangunan, pemerintah juga diminta harus menggunakan konsep Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai pertimbangan utama. Istilahnya pengarusutamaan PRB dalam rencana pembangunan.
“Artinya tidak asal membangun, tapi harus memperhitungkan. Kalau dibangun di sini, nanti risikonya bagaimana,” tegas praktisi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) itu. (lut/fat/rds)
