Selain masalah sasaran, massa aksi juga menuntut jaminan kualitas pangan menyusul kebijakan penghentian sementara program MBG selama masa libur sekolah.
Mahasiswa mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat standardisasi kebersihan, kesehatan, hingga sertifikasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada setiap dapur produksi.
PMII juga menuntut dibukanya akses transparansi informasi. Langkah ini diperlukan agar masyarakat sekitar dapat ikut mengawasi pengelolaan makanan secara langsung.
Tidak hanya persoalan MBG, ratusan mahasiswa tersebut juga menyuarakan keresahan masyarakat terkait pemadaman listrik beruntun yang dilakukan oleh PLN di wilayah Jawa Tengah.
PMII mengkritik keras sikap PLN dan pemerintah yang terkesan menutup mata tanpa memberikan edaran serta kompensasi yang jelas bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Saat ini, pihak mahasiswa tengah masif mengumpulkan data kerugian material dan nonmaterial akibat pemadaman tersebut.
“Semestinya pemadaman listrik itu dijelaskan ke publik dan diberikan pemberitahuan resmi. Karena kan adanya pemadaman artinya ada problem,” pungkas Betari.
“Problem-nya apa? Dan itu bisa diselesaikan dalam waktu berapa lama, itu mestinya harus dijelaskan oleh pemerintah,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa ini dinyatakan sebagai langkah awal dari evaluasi total terhadap kabinet pemerintahan saat ini. PMII Jawa Tengah menegaskan tidak akan ragu untuk menuntut menteri-menteri yang dinilai tidak kompeten untuk mundur dari jabatannya.
Setelah aksi jalanan ini, massa berkomitmen untuk terus mengejar audiensi dan ruang diskusi intelektual bersama Gubernur Jawa Tengah. Hal itu guna menyerahkan hasil kajian sosiologis mereka secara resmi. (hfh/gih/rds)
