KUDUS, Joglo Jateng – Keluarga Besar Marhaen (KBM) Kabupaten Kudus melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Kudus, Rabu (24/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, KBM menyampaikan sejumlah masukan strategis terkait peningkatan kualitas data sosial dan pemerataan akses pendidikan bagi anak panti asuhan.
Selain itu, mereka juga menyoroti transparansi pengelolaan bantuan sosial, transportasi publik, hingga pelestarian kebudayaan lokal.
Ketua Keluarga Besar Marhaen (KBM), Wisnu Isnuroso, mengapresiasi capaian pembangunan Kabupaten Kudus. Khususnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting, serta tingginya serapan anggaran daerah.
Meski demikian, Wisnu menilai masih diperlukan upaya lebih kuat untuk mendorong Kudus masuk dalam kategori daerah dengan IPM sangat tinggi. Saat ini, angka IPM Kabupaten Kudus berada di 77,9.
“Untuk mencapai kategori sangat tinggi, IPM harus berada di angka 80. Karena itu kita ingin mendorong agar capaian-capaian yang sudah baik ini semakin ditingkatkan,” ujarnya.
Salah satu poin utama yang disampaikan KBM adalah pentingnya penguatan program Satu Data yang akurat dan terintegrasi. Menurutnya, data yang lengkap hingga tingkat nama dan alamat akan membantu pemerintah maupun pihak swasta dalam menyusun program bantuan yang lebih tepat sasaran.
“Di data kami, hanya sekitar 5 sampai 10 persen anak panti asuhan yang kuliah. Padahal jumlah anak di lembaga kesejahteraan sosial anak cukup banyak,” katanya.
“Kalau datanya bagus, by name by address, kita bisa tahu siapa yang layak dibantu dan pihak swasta melalui CSR juga bisa ikut berkontribusi,” lanjut Wisnu.
Ia menambahkan, data yang terbuka dan mudah diakses publik juga dapat menjadi instrumen pengawasan sosial terhadap penyaluran bantuan pemerintah. Ketika ada yang tidak tepat sasaran, masyarakat bisa memberikan masukan.
