Terpisah, Kepala Diskomdigi Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Ristanto menyebut, indikasi kebocoran data pertama kali diketahui melalui notifikasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 20 Februari 2026.
Pemprov Jateng kemudian mengajukan permohonan pendampingan penanganan insiden kepada BSSN lima hari setelah menerima informasi tersebut.
“Indikasi kebocoran memang dari notif BSSN sudah sampai ke kami dan kami sudah menindaklanjuti,” jelas Lilik saat ditemui di Kota Semarang, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, tim persandian dan keamanan siber langsung melakukan asesmen terhadap sistem setelah menerima laporan.
Namun, karena penanganan membutuhkan sumber daya dan keahlian khusus, Pemprov Jateng meminta pendampingan BSSN hingga proses supervisi masih berjalan saat ini.
Lilik menambahkan, penguatan keamanan digital terus dilakukan terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), terutama aplikasi yang menyimpan data pribadi masyarakat.
Ia meminta setiap OPD melakukan pengecekan rutin terhadap sistem dan segera melaporkan apabila ditemukan aktivitas tidak wajar.
“Kepada seluruh OPD yang memiliki aplikasi khususnya utamanya aplikasi-aplikasi yang memuat data-data pribadi masyarakat. Apakah itu NIK, nomor KK dan seterusnya agar secara berkala melakukan pengecekan kontrol, kemudian segera melaporkan jika ada tanda-tanda yang tidak lazim,” jelasnya. (hfh/gih/rds)
