PATI, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kini tengah menggodok sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Peraturan ini ditargetkan rampung pada tahun ini.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra mengatakan, sebagian besar Raperda yang diusulkan itu tengah dibahas.
Namun, juga masih ada yang belum dimulai pembahasannya.
“Total satu tahun ini ada sembilan Raperda. Progres saat ini lima sampai tujuh,” katanya.
Ia menjelaskan, Raperda yang akan diselesaikan dalam waktu dekat yakni bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.
Raperda ini juga telah selesai tahapan public hearing atau rapat dengar pendapat.
“Pembahasan bantuan hukum masyarakat kurang mampu sudah selesai. Sudah public hearing,” ujar legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Selain itu, Bapemperda DPRD Kabupaten Pati juga akan segera membahas dua Raperda lainnya. Yakni tentang Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
“Pilkades yang rencana akan kita bahas. Juga terus Perda tentang PBJT. Retribusi daerah yang mengatur beberapa retribusi di Kabupaten Pati,” terangnya.
“PBJT harus tahun ini. Untuk Pilkades bulan Agustus ini kita mulai,” imbuh Danu.
Danu menjelaskan, Raperda yang tengah digodok tersebut diharapkan dapat segera digedok atau disahkan.
Mengingat, implementasi peraturan ini sangat dinantikan di masyarakat, seperti halnya proses Pilkades.
“Pilkades ini sangat krusial. Karena ada beberapa desa dalam waktu dekat ini harus mengadakan pemilihan kepala desa tahun 2027 mendatang,” jelasnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga menargetkan semua Raperda yang diusulkan dapat selesai tahun ini. Menurutnya, semua Raperda ini sangat dibutuhkan untuk segera disahkan.
“Semuanya urgen. Harus selesai tahun ini. Usulan tahun ini ada sembilan. Yang sudah proses ada tujuh,” pungkasnya. (lut/fat/rds)
