Kudus  

Hak Anak Mendapatkan Pendidikan Jadi Tugas Bersama

FOKUS: Siswa-siswi di jenjang SMP saat tengah bersemangat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar, belum lama ini. (UMI ZAKIATUN NAFIS/JOGLO JATENG)

KUDUS, Joglo Jateng – Fenomena anak tidak sekolah masih banyak dialami anak-anak Indonesia. Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kudus mencatat hingga 2024 terdapat kurang lebih 600 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kudus.

Meski jumlahnya menurun, anak tidak sekolah tetap menjadi permasalahan serius. Sebab mereka berhak mendapatkan pendidikan, terutama jenjang pendidikan menengah atas dan dialami siswa laki-laki. Kapasitas sekolah dan guru mendeteksi kecenderungan anak tidak sekolah perlu dikuatkan dengan pendekatan responsive.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kudus, Harjuna Widada, menyebutkan, ATS didefinisikan menjadi tiga. Anak tidak pernah bersekolah baik di jenjang SD, SMP dan atau SMA sederajat. Kedua, anak putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya. Yaitu putus di tengah-tengah jenjang SD/SMP/SMA Sederajat.

“Dan ketiga anak putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau transisi jenjang SD ke SMP atau SMP ke SMA,” sebutnya.

Ia menilai, terdapat sejumlah anak yang bersekolah tetapi rentang atau berisiko putus sekolah karena berbagai faktor. Yaitu sekolah yang memiliki lingkungan pembelajaran yang tidak kondusif atau bahkan bullying.

“Kedua faktor keluarga yang tidak mendukung dan masyarakat dengan nilai norma yang berkempang kemudian berpotensi mendorong anak untuk tidak sekolah,” tandasnya.

Pihaknya menerangkan, strategi pencegahan dan intervensi berupaya dilakukan. Dengan tujuan menjangkau, mendaftarkan, mengembalikan dan mendampingi ATS pada program pendidikan dan pelatihan yang relevan.

“Salah satu implementasi pencegahan yaitu dengan pengembangan deteksi dini anak yang rentan putus sekolah berdasarkan capaian pembelajaran. Selain itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM menjadi tangan kanan untuk memotivasi ATS agar tetap melanjutkan pendidikan.  Akhirnya masyarakat bisa percaya diri, menambah wawasan dan pengetahuan. Serta menjadi bekal bagi mereka untuk mendapatkan penghidupan yang layak,” terangnya.

Sedangkan Ketua PGRI Kudus, Ahadi Setiawan mengharapkan kepedulian dari masing-masing sekolah umtuk benar-benar mempelajari sejauh mana anak yang berisiko putus sekolah. Hal itu tentu salah satu cara untuk meminimalisir pencegahan ATS.

Menurutnya, faktor yang menjadikan ATS diantaranya kurangnya perhatian dan motivasi guru pembimbing. Dan disertai faktor ekonomi.

“Faktor ekonomi misalnya tiada dana untuk alat transportasi. Sedangkan orang tua harus bekerja karena tidak bisa mengantar anaknya,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Wawan, motivasi dan dukungan dari orang tua sangat diperlukan. Sehingga dibutuhkan komunikasi intens antara pihak sekolah dan orang tua.

“Jangan sampai muncul anak-anak yang sebenarnya berpotensi justru terpaksa tidak melanjutkan sekolah.  Dan kami berharap guru selalu berperan memperhatikan permasalahan yang dialami anak didik,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muria Kudus, Much Arsyad Fardani menuturnkan, masih banyak ATS di era kemudahan fasilitas dan biaya pendidikan saat ini. Faktor utama pemicunya yakni stigma masyarakat yang beranggapan bahwa sekolah cukup SD yang penting punya ijazah.

“Di kampung masih banyak stigma seperti itu. Meskipun pemerintah telah banyak memfasilitasi Kartu Indonesia Pintar yang memberikan peluang untuk melanjutkan sekolah, akan tetapi jika stigma tersebut tidak diubah maka kasus ATS tetap masih ada. Apalagi dalam lingkungan tempat tinggal anak tersebut memiliki pola pikir yang sama,” tuturnya.

Ia berpendapat, pemerintah juga harus tetap stand by untuk mengentaskan pendidikan. Dengan dibantu akademisi di perguruan tinggi melalui Tri Darma Penelitian dan Pengabdian. Tujuannya untuk mengubah mindset dan pola pikir masyarakat agar tidak terfokus pada material saja. Tetapi juga masa depan anak yang dibangun melalui pendidikan.

“Mahasiswa kami dalam penelitian dan pengabdian masyarakat juga telah melakukan hal tersebut. Hanya saja tetap butuh berbagai pihak untuk mensosialisasikan tentang kemudahan dunia pendidikan dan keuntungan yang didapatkan. (cr1/fat)