PEMALANG, Joglo Jateng – Berdasarkan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemalang tahun 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang mengusahakan agar Kota Nanas Madu ini bebas dari sampah tak terolah pada tahun 2045. Hal ini menjadi perhatian setelah meletusnya permasalahan sampah yang terjadi pada 2023 akibat kebakaran TPA Pesalakan hingga berdampak dengan penolakan masyarakat setempat yang menginginkan penutupan total TPA tersebut.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Pemalang Rismanto secara vokal telah beberapa kali menyuarakan keluhan masyarakat akan permasalahan sampah, terutama sejak dampak penutupan TPA Pesalakan, sehingga mengakibatkan penumpukan sampah di jalanan Pemalang. Menilik hal tersebut, dirinya menyarankan agar Pemkab segera memberikan tindakan agar peristiwa penumpukan sampah tidak kembali terjadi.
“Sesuai dengan target RPJPD 2025-2045, kita ingin penumpukan sampah tidak kembali terjadi. Targetnya hingga 2045 penumpukan sampah yang telah terkelola berada di angka 90 persen, dan yang belum atau tidak bisa diolah 10 persen,” ucapnya, belum lama ini.
Program ini harus dibarengi dengan kesadaran tinggi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, atau dipilah-pilah terlebih dahulu. Ini menjadi hal terkecil yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat, dengan dukungan itu maka kepastian kesuksesan program Pemalang tanpa sampah bisa terwujud di 2045.
Sementara itu, Bupati Pemalang Mansur Hidayat tahun ini tengah menggenjot pengadaan sarana-prasarana pengolahan sampah. Dari tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan/desa hingga tingkat RT/RW. Seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat akan langsung dikelola oleh masyarakat di lingkungan mereka, sehingga residu atau penumpukan sampah bisa berkurang.
“13 TPST sedang disiapkan, dan kita juga dorong masyarakat agar ikut masuk berpartisipasi dalam program ini. Pelatihan SDM persampahan sedang kita godog, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai agar tidak ada lagi penumpukan sampah di jalanan,” terangnya. (fan/abd)
