Oleh: Wawang Gunarti
Pegawai Direktorat Jenderal Pajak
DI era digital seperti sekarang, pelayanan publik dituntut untuk tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai institusi vital dalam pengelolaan penerimaan negara, telah melakukan berbagai inovasi digital. Di antaranya yang paling penting namun masih banyak menimbulkan kebingungan di kalangan wajib pajak adalah penggunaan sertifikat digital, akun Coretax, dan kode otorisasi DJP.
Ketiganya menjadi fondasi utama dalam sistem perpajakan digital di Indonesia, namun sayangnya masih belum dipahami secara luas. Padahal, pemahaman yang baik terhadap hal-hal ini sangat penting untuk memastikan kelancaran interaksi wajib pajak dengan sistem DJP.
Sertifikat digital adalah file elektronik yang dikeluarkan oleh DJP dan berfungsi sebagai tanda tangan elektronik resmi wajib pajak. Sertifikat ini menjadi identitas wajib pajak saat mengakses layanan online DJP, seperti e-Faktur, e-Bupot, dan e-Filing. Format file-nya biasanya berakhiran .p12 dan hanya berlaku untuk satu entitas (baik itu perorangan maupun badan usaha).
Keamanan adalah keunggulan utama dari sertifikat ini. Dengan menggunakannya, DJP memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar berwenang yang dapat mengakses data perpajakan, mengajukan laporan, atau membuat faktur pajak. Sertifikat ini juga menjadi syarat utama dalam banyak proses administrasi pajak secara digital.
Mulai 2024, DJP secara bertahap mengimplementasikan Coretax Administration System, yaitu sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan pajak dalam satu platform digital terpadu. Untuk mengakses sistem ini, setiap wajib pajak memerlukan akun Coretax, yang berbeda dari akun DJP Online sebelumnya.
Akun Coretax merupakan akun resmi yang digunakan untuk login ke sistem DJP yang baru, dan merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang lebih luas. Di dalamnya, wajib pajak dapat mengelola profil, melakukan pelaporan, hingga berinteraksi dengan petugas pajak secara online.
Untuk meningkatkan keamanan wajib pajak, DJP juga menerapkan kode otorisasi. Kode otorisasi adalah kode verifikasi yang dikirimkan DJP (biasanya melalui email) saat wajib pajak melakukan tindakan penting seperti permintaan sertifikat digital atau pendaftaran akun Coretax. Kode ini bersifat sementara dan merupakan bagian dari otentikasi dua faktor (2FA) yang membantu mencegah penyalahgunaan data.
Menuju Sistem Pajak Digital yang Lebih Ramah dan Aman
Transformasi digital yang dilakukan DJP melalui sertifikat digital, akun Coretax, dan kode otorisasi adalah langkah penting menuju sistem perpajakan modern yang lebih ramah dan aman. Perubahan sebesar ini memerlukan dukungan dari dua sisi, yaitu kesiapan infrastruktur DJP dan edukasi intensif kepada wajib pajak.
Pada akhirnya, sistem perpajakan digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kepercayaan dan kemudahan. Apabila sertifikat digital, akun Coretax, dan kode otorisasi dapat dijalankan dengan sederhana serta akses yang lancer, maka akan semakin mempermudah wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. (*)
