KENDAL, Joglo Jateng – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal menyerukan langkah konkret terkait penanganan banjir Kendal kepada Pemerintah Daerah (Pemda). Desakan ini muncul menyusul kembali terendamnya sejumlah kecamatan akibat curah hujan tinggi dan kiriman air dari wilayah hulu.
Kondisi banjir yang terus berulang dinilai menunjukkan perlunya evaluasi serius. Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara biasa, melainkan membutuhkan pendekatan menyeluruh.
Penanganan Harus Menyeluruh dari Hulu ke Hilir
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menilai, penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial hanya di lokasi genangan. Menurutnya, akar masalah harus diselesaikan mulai dari sumber aliran air.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya di titik terdampak, tetapi juga dengan memperhatikan kondisi daerah hulu. Ini membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya, Selasa (20/1/2026).
Butuh Sinergi Anggaran Pusat dan Daerah
Lebih lanjut, Mahfud menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hal ini berkaitan erat dengan dukungan anggaran dan program strategis untuk pembangunan infrastruktur pengendali banjir, seperti:
- Normalisasi sungai yang mengalami pendangkalan.
- Pembangunan tanggul pengaman yang kokoh.
- Pembuatan embung atau waduk penahan air.
“Alokasi anggaran yang memadai sangat dibutuhkan untuk infrastruktur tersebut,” imbuhnya.
Perbaiki Sistem Drainase Kota
Selain proyek besar, Mahfud juga menyoroti peningkatan kualitas sistem drainase dan pengelolaan tata air di wilayah rawan banjir sebagai prioritas yang tak kalah penting. Tanpa perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, banjir akan terus menjadi ancaman rutin bagi masyarakat Kendal.
“DPRD Kendal berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong kebijakan penanganan banjir ini, baik melalui fungsi anggaran, pengawasan, maupun koordinasi lintas sektor. Harapannya, langkah-langkah konkret bisa segera direalisasikan demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkasnya. (ags/gih)
