PATI, Joglo Jateng – Iklim demokrasi di Kabupaten Pati tengah mendapat sorotan tajam dari kalangan praktisi hukum. Tiga peristiwa hukum menonjol yang terjadi pada era kepemimpinan Sudewo dinilai menjadi “ujian berat” bagi kebebasan berpendapat di Bumi Mina Tani.
Hal tersebut diungkapkan oleh Praktisi Hukum dan Pemerhati Demokrasi, Sudarsono. Ia merinci tiga rentetan peristiwa yang menjadi catatan hitam dalam perjalanan demokrasi lokal akhir-akhir ini.
“Pertama, aktivis lingkungan di Pegunungan Kendeng dilaporkan ke kepolisian. Kedua, perkara Botok yang saat ini dalam proses persidangan. Ketiga, proses persidangan kasus wartawan yang mengalami kekerasan,” terang Sudarsono di Pati, baru-baru ini.
Kritik Penggunaan Instrumen Pidana
Menurut Sudarsono, rentetan kasus tersebut menunjukkan adanya pola penanganan konflik yang cenderung represif. Ia mencontohkan perjuangan kelompok Botok yang menyuarakan keadilan pajak, namun justru berujung di meja hijau.
Ia mempertanyakan langkah aparat penegak hukum yang dinilai terlalu cepat menggunakan instrumen pidana. Padahal, dalam prinsip hukum, pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).
“Semestinya sebagai pengayom, penggunaan instrumen pidana adalah yang terakhir dari penggunaan instrumen yang lain. Apakah polisi menggunakan instrumen terakhir, atau ada kepentingan politik di dalamnya? Kami tidak bisa menjawab soal itu,” tegasnya.
Sudarsono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu menyikapi fenomena ini. Kasus-kasus tersebut bukan hanya masalah hukum individu, melainkan ujian bagi eksistensi demokrasi itu sendiri.
Peringatan untuk Plt Bupati Chandra
Merespons dinamika tersebut, Sudarsono menaruh harapan besar pada pundak Penjabat (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Ia mendesak pemerintah daerah segera membentuk gugus tugas khusus yang berfungsi menjembatani komunikasi antara masyarakat bawah dengan pemegang kekuasaan.
Langkah ini dinilai krusial agar pemimpin tidak terjebak oleh informasi sepihak dari lingkaran terdekat yang belum tentu valid.
“Dengan begitu aspirasi dan kekuasaan itu nyambung. Jangan sampai isu yang lama, Bupati dikelilingi orang-orang yang soal kredibilitasnya juga dipertanyakan. Hal ini saya berharap tidak terulang di kepemimpinannya Pak Chandra,” pungkasnya. (lut/fat/rds)
