PURWOREJO, Joglo Jateng – Kabupaten Purworejo masih masuk dalam kategori miskin ekstrem. Meskipun, angka kemiskinan telah turun banyak.
Terkait hal itu, Pemkab Purworejo memberikan kemudahan bagi warga tidak mampu saat berobat. Semuanya gratis.
“Satu lagi yang perlu kami sampaikan, mulai tahun 2026, biaya retribusi puskesmas yang sebelumnya Rp 20 ribu, sekarang gratis,” tegas Bupati Purworejo Yuli Hastuti saat temu wartawan di Paringgitan Rumah Dinas Bupati, Minggu (1/3/2026). Hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informasi Statistik dan Persandian (Dinkominfostasandi) Purworejo Ganis Pramudito.
Kemudahan juga berlaku untuk pasien tidak mampu yang perlu dirujuk ke rumah sakit. Biaya ditanggung pemerintah daerah.
“Carilah rumah sakit milik pemda yakni RSUD Tjitrowardojo dan RSUD Tjokronegoro, biaya akan ditanggung Pemkab Purworejo,” jelas Yuli.
Bupati kemudian membeberkan berbagai bantuan yang diberikan pemerintah pusat ke daerahnya. Dari 5 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Jawa Tengah, dua di antaranya berdiri di Purworejo.
Ada di Desa Kertojayan, Kecamatan Grabag, dan Desa Jatimalang, Kecamatan Purwodadi. Masing-masing mendapat bantuan Rp 22 miliar.
“Di tengah kondisi keuangan semua daerah yang masih sangat memprihatinkan, kebijakan dan proyek strategis baru harus kita jalankan,” tegas Yuli.
Ia menambahkan, tanggung jawab sosial perusahaan dulu bisa untuk membangun. Kini hanya boleh digunakan untuk pengentasan kemiskinan. Antara lain, pembuatan jamban, pengadaan air bersih, pemasangan listrik, dan lainnya.
Terkait temu wartawan, Yuli menyatakan, pihaknya ingin mempererat kemitraan antara wartawan dan stakeholders, khususnya Pemkab Purworejo. Dia pun menegaskan tidak antikritik.
“Kami tidak antikritik. Tapi jika menulis, haruslah dikomunikasikan, cek dan ricek dengan dinas terkait yang ditulis. Jangan sepihak. Saya juga mengajak, apa pun kondisinya, mari guyub rukun,” kata Yuli.
Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Purworejo Aris Himawan mengatakan, wartawan sebagai mitra pemkab siap ikut menyukseskan dan mendukung program pemerintah. Selain itu, insan media juga harus siap mengkritisi jika ada kebijakan yang kurang tepat. (mrn/amd)
