SEMARANG, Joglo Jateng – Industri Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia kini tengah dihadapkan pada ekspektasi besar untuk menjadi motor utama. Sekaligus menjadi “juru selamat” pemulihan ekonomi di daerah masing-masing.
Di tengah tekanan geopolitik global, volatilitas pasar, dan transformasi digital yang disruptif, total aset konsolidasi BPD se-Indonesia kini telah menjelma menjadi raksasa keuangan baru. Hal ini menuntut tata kelola yang jauh lebih kokoh, resilien, dan kompetitif.
Gagasan strategis tersebut mengemuka dalam pembukaan perhelatan akbar Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPDSI). Acara ini diselenggarakan pada Rabu (3/6/2026) di Semarang, Jawa Tengah.
Acara Seminar Nasional dan Munas FKDK BPDSI ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah (OJK) Hidayat Prabowo, dan Kepala Biro BUMD dan BLUD Provinsi Jawa Tengah Agus Prasutio.
Selain itu, jajaran Dewan Komisaris dari korporasi BPD wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia juga turut hadir.
Bertindak sebagai tuan rumah, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mengumpulkan seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi BPD dari seluruh penjuru nusantara. Tujuannya guna merumuskan arah kebijakan industri perbankan daerah dalam menghadapi dinamika ekonomi ke depan.
Dalam pidato sambutannya, Komisaris Utama Independen Bank Jateng, Adnas, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kepercayaan yang diberikan kepada lembaganya. Khususnya untuk menyelenggarakan forum krusial ini.
Forum tahun ini mengusung tema yang sangat relevan dengan kondisi industri terkini, yaitu “BPD yang Lebih Resilien, Kompetitif, dan Kontributif terhadap Perekonomian Daerah.”
“Tema ini sangat krusial di tengah perkembangan global dan nasional yang penuh tantangan serta ketidakpastian. Kondisi ekonomi dunia, tekanan geopolitik, percepatan transformasi digital, hingga dinamika perekonomian nasional yang fluktuatif menuntut BPD untuk tetap kokoh,” tegas Adnas.
Adnas memaparkan bahwa dengan skala bisnis BPD yang semakin membesar di tingkat nasional, peran pengawasan Dewan Komisaris menjadi garda depan. Hal ini penting dalam memastikan fungsi intermediasi perbankan berjalan optimal.
BPD, kata dia, tidak boleh melupakan jati dirinya sebagai pilar penggerak ekonomi regional, terutama dalam menopang sektor-sektor produktif lokal. Serta menjaga agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetap tumbuh, kuat, dan berdaya saing tinggi.
“Untuk mewujudkan BPD yang mampu menjawab ekspektasi publik yang besar tersebut, penguatan tata kelola (good corporate governance), penguatan manajemen risiko yang pruden, kolaborasi antardaerah, serta inovasi tiada henti menjadi kunci mutlak,” jelas Adnas.
BPD harus resilien agar mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.
